PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, mengimbau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar pelaksanaan program kerja yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilakukan lebih cepat sejak awal tahun.
Hal tersebut disampaikan Prabasa saat diwawancarai pada Senin (5/1). Ia menegaskan bahwa APBD 2026 telah disahkan pada 2025, sehingga secara perencanaan tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan program hingga pertengahan atau akhir tahun.
“Ke depannya, kalau memang bisa didodorong, saya mengimbau pemerintah provinsi agar pelaksanaan program tahun 2026 bisa lebih cepat. Tidak ada salahnya program sudah mulai berjalan sejak awal tahun,” ujar politisi senior Golkar Kalbar ini.
Menurutnya, tahapan perencanaan hingga proses lelang idealnya sudah dimulai pada awal 2026. Ia mencontohkan, pada Februari perencanaan sudah matang dan Maret proses lelang dapat berjalan, sehingga kegiatan fisik tidak menumpuk di akhir tahun.
Prabasa menilai, percepatan ini penting untuk menghindari rendahnya serapan anggaran yang kerap menjadi sorotan pemerintah pusat. Selain itu, pelaksanaan proyek di akhir tahun sering terkendala faktor cuaca, terutama pada musim hujan.
“Jangan sampai pekerjaan fisik selalu menumpuk di akhir tahun, apalagi di musim hujan. Ini sering menjadi evaluasi dari pemerintah pusat terkait serapan anggaran,” jelasnya.
Ia mengaku optimistis Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kristantus memahami pentingnya percepatan pelaksanaan program tersebut. Apalagi, aspirasi masyarakat yang ia terima saat kegiatan reses juga banyak mempertanyakan realisasi program dan pembangunan di lapangan.
“Setiap reses, masyarakat selalu bertanya kapan pelaksanaan program. Mereka berharap pembangunan bisa dirasakan lebih cepat, bukan menunggu akhir tahun,” katanya.
Prabasa juga berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru mengalami rotasi jabatan dapat segera beradaptasi dan bekerja optimal sejak awal 2026. Menurutnya, koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar serapan anggaran lebih maksimal dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Terkait fokus pembangunan 2026, Prabasa menegaskan DPRD Kalbar mendukung visi Gubernur Kalbar yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Selain itu, program-program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan juga tetap menjadi prioritas.
“Fokus utama kita tetap infrastruktur sesuai visi gubernur, disertai penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Semua itu dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair