PONTIANAK POST - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menegaskan perlunya langkah serius dan kolaboratif agar Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah benar-benar dapat beroperasi optimal pada tahun 2026 dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Agus menilai, pelabuhan yang dibangun dengan anggaran sangat besar tersebut sejak awal dirancang sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, sekaligus memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi Kabupaten Mempawah dan kawasan sekitarnya. Namun hingga lebih dari satu tahun pasca diresmikan, manfaat tersebut belum terlihat signifikan.
“Harapannya dulu Pelabuhan Kijing menjadi pelabuhan internasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi faktanya, sampai hari ini efek itu belum terasa, baik untuk Kalbar secara umum maupun Mempawah secara khusus,” ujar Agus saat diwawancarai.
Ia mencontohkan, geliat ekonomi di sekitar pelabuhan belum menunjukkan perubahan berarti. Indikator pertumbuhan seperti pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, maupun aktivitas usaha baru belum tampak berkembang.
“Kita tidak melihat ada hotel baru, supermarket, atau toko-toko besar yang biasanya menjadi indikator ekonomi tumbuh karena keberadaan pelabuhan besar. Kota Mempawah masih terlihat seperti sebelumnya,” katanya.
Menurut Agus, kondisi tersebut menandakan adanya persoalan serius yang perlu dievaluasi bersama oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Salah satu kendala utama yang disorot adalah tingginya biaya angkutan dari Pelabuhan Kijing menuju Pontianak, sehingga pelaku usaha masih memilih melakukan bongkar muat di Pelabuhan Dwikora.
“Biaya logistik dari Kijing ke Pontianak masih mahal. Ini yang membuat pelaku usaha enggan memanfaatkan Pelabuhan Kijing dan tetap bongkar muat di Dwikora,” jelasnya.
Selain itu, Agus meminta PT Pelindo sebagai operator pelabuhan agar lebih proaktif dan tidak bersikap menunggu. Menurutnya, Pelindo harus mendorong terciptanya aktivitas bongkar muat secara masif di Pelabuhan Kijing sesuai dengan rencana awal pembangunan.“Pelabuhan sebesar ini jangan sampai dibiarkan membisu. Harus ada terobosan agar aktivitas bongkar muat segera berjalan,” tegasnya.
Agus juga menyoroti belum adanya kontribusi Pelabuhan Kijing terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat. Hingga saat ini, menurutnya, dampak PAD dari keberadaan pelabuhan tersebut masih nol, karena aktivitas ekspor masih banyak dilakukan melalui pelabuhan di luar Kalbar.
“Kalau ekspor masih lewat pelabuhan di luar Kalbar, PAD kita jelas tidak bertambah. Sampai sekarang kontribusi Kijing terhadap PAD belum kita rasakan,” ujarnya.
Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum perubahan. Untuk itu, Agus mendorong keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, Pelindo, hingga pemerintah pusat, agar pembangunan Pelabuhan Kijing tidak berhenti pada fisik pelabuhan semata, tetapi juga didukung infrastruktur penunjang seperti jalan tol dan peningkatan kapasitas jalan eksisting.
“Jangan sampai pelabuhan sudah dibangun, tapi sarana pendukungnya diabaikan. Itu sama saja membiarkan Pelabuhan Kijing hidup segan, mati tak mau,” pungkasnya.
Agus menekankan pentingnya koordinasi dan tekanan politik dari Pemerintah Provinsi Kalbar agar pemerintah pusat melanjutkan seluruh kebijakan dan program pendukung Pelabuhan Kijing, sehingga pada 2026 pelabuhan tersebut benar-benar berfungsi sesuai tujuan awal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat. (den)
Editor : Miftahul Khair