PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai instrumen sosial dalam mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi umat.
“Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan transparan bukan sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi merupakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ria Norsan saat menghadiri pelantikan jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (9/1).
Gubernur menekankan pentingnya kepemimpinan Baznas yang visioner, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia optimistis, dengan komposisi pengurus yang didominasi generasi muda yang energik, Baznas Kalbar mampu menghadirkan inovasi dalam penghimpunan dan pengelolaan potensi zakat secara lebih optimal.
Ia juga mengingatkan seluruh pengurus untuk senantiasa mengedepankan integritas dan profesionalisme guna memperkuat kepercayaan publik, sehingga manfaat zakat benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Salah satu perhatian utama Gubernur adalah optimalisasi program payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi ASN Muslim di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Program yang telah diluncurkan sejak pertengahan 2025 tersebut diakui masih perlu penguatan dalam pelaksanaannya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengumpulkan seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan mekanisme pemotongan zakat ASN Muslim dapat berjalan secara langsung, sistematis, dan berkelanjutan. Dana zakat tersebut selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh Baznas untuk kepentingan umat.
Gubernur juga mendorong Baznas Kalbar untuk melakukan studi banding ke daerah yang dinilai berhasil mengelola zakat secara produktif, seperti Kuching, Sarawak, Malaysia.
Ia mencontohkan pengelolaan zakat di wilayah tersebut yang mampu menghasilkan aset produktif, bahkan memiliki pusat perbelanjaan sendiri, dengan keuntungan yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu.
“Tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa belajar dari Kuching, bagaimana tingkat kesadaran masyarakatnya tinggi serta pengelolaan zakatnya maju, transparan, dan produktif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur berharap seluruh program Baznas Kalbar dapat berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah menuju Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan Baznas diharapkan mampu memberikan dampak nyata, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkasnya. (mse)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro