PONTIANAK POST - Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Wilayah Kalimantan Barat menyatakan kesiapan mengikuti aksi mogok sidang nasional pada Januari 2026. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas ketimpangan kesejahteraan dan tidak adanya penyesuaian uang kehormatan Hakim Ad Hoc selama 13 tahun, meski beban dan tanggung jawab yudisial dinilai setara dengan hakim karier.
Urif Syarifudin Dari Tim 9 FSHA Wilayah Kalimantan Barat menyatakan akan melaksanakan mogok sidang nasional di seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Aksi ini merupakan tindak lanjut atas seruan FSHA Indonesia yang ditujukan kepada seluruh Hakim Ad Hoc di Indonesia, termasuk Hakim Ad Hoc Tipikor, Hubungan Industrial, Perikanan dan HAM.
Mogok sidang dijadwalkan berlangsung selama sepuluh hari, mulai 12 - 21 Januari 2026. Setelah itu, pada 22 - 23 Januari 2026, para perwakilan Hakim Ad Hoc akan menyampaikan aspirasi secara langsung ke Istana Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Waktu penyampaian aspirasi tersebut bertepatan dengan agenda Laporan Tahunan Mahkamah Agung.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 yang menaikkan tunjangan hakim karier. Kenaikan tersebut berlaku efektif sejak Oktober 2025 dan direalisasikan pada Februari 2026. Sementara itu, uang kehormatan Hakim Ad Hoc tidak pernah mengalami penyesuaian sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketimpangan yang serius di lingkungan peradilan.
Editor : Hanif