PONTIANAK POST — Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat, Ermin Elviani, menegaskan sikap Demokrat Kalbar yang tetap tegak lurus mengikuti arahan dan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Evi sapaan karib Ermin Elviani mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun payung hukum berupa undang-undang yang mengatur perubahan sistem pilkada, apakah akan dilaksanakan melalui DPRD atau tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
“Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah dan juga belum ada undang-undang yang mengatur soal pilkada melalui DPRD atau kembali melalui suara rakyat, meskipun belakangan kami paham kearah mana dukungan partai. Karena itu Demokrat Kalbar menunggu keputusan resmi tersebut,” ucapnya, Selasa(13/1).
Ia menegaskan, Partai Demokrat secara nasional selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah sepanjang berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sikap Demokrat Kalbar akan mengikuti sepenuhnya keputusan DPP Demokrat setelah adanya kejelasan regulasi.
PBaca Juga: PAN Kalbar Tegaskan Tegak Lurus Dukung Wacana Pilkada Dipilih DPRD
“Apapun keputusan DPP Demokrat nanti, apakah pilkada melalui DPRD atau tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat, kami di daerah akan tegak lurus menjalankan keputusan tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, kepastian hukum menjadi hal utama agar pelaksanaan pilkada ke depan berjalan dengan baik, tidak menimbulkan polemik, serta tetap menjaga kualitas demokrasi. Ia berharap pembahasan undang-undang pilkada di tingkat pusat dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas.
Demokrat Kalbar, lanjutnya, siap menyesuaikan langkah politik dan strategi partai sesuai keputusan final yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPP Demokrat.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/1), mengatakan, dalam menyikapi sistem pilkada, Demokrat akan ikut bersama Prabowo.”Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” ujarnya.
Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan, sikap partainya ini berangkat dari ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada melalui UU. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD, menurut dia, merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia.
Baca Juga: DPC Demokrat Kota Pontianak Dukung Ermin Elviani Kembali Pimpin Demokrat Kalbar
"Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,” tuturnya.
Meski demikian, Demokrat juga menegaskan bahwa pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi.
”Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas. Apapun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. (den)
Editor : Miftahul Khair