PONTIANAK POST - Diseminasi dan pameran Photovoice bertajuk “Mata Warga Memaknai Risiko Banjir Pontianak” menghadirkan satu pesan kuat: cara Kota Pontianak memahami banjir perlu diperbarui.
Bukan lagi sekadar berbasis peta dan angka, melainkan berangkat dari pengalaman nyata warga yang hidup berdampingan dengan risiko setiap hari.
Kegiatan yang digelar di Rumah Budaya Kampung Wisata Caping pada 15–16 Januari 2026 ini menempatkan masyarakat sebagai produsen pengetahuan.
Melalui foto dan narasi, warga menyuarakan bagaimana banjir berdampak langsung pada rumah, ruang ibadah, usaha kecil, hingga kelompok rentan, realitas yang kerap luput dari definisi resmi dan pendataan formal.
Ketua Yayasan Kolase, Andi Fahrizal, menyebut Photovoice sebagai titik refleksi penting atas sejarah banjir di Pontianak, terutama setelah banjir besar 8–9 Desember 2025 yang mengejutkan banyak pihak.
“Banjir itu datang tidak seperti biasanya. Permukaan laut mencapai 1,9 meter, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya sebagaimana dalam siaran persnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan Photovoice sejak awal dirancang untuk membalik posisi warga dari objek menjadi subjek utama dalam membaca risiko.
“Ini bukan riset yang meneliti masyarakat. Ini ruang bagi masyarakat untuk membaca, memotret, dan menceritakan sendiri pengalaman banjirnya,” katanya.
Sebanyak 30 fotografer warga dilibatkan dan tersebar di 21 kelurahan dalam delapan gugus banjir. Wilayah ini ditentukan berdasarkan kombinasi studi sebelumnya yang dilakukan Pink Caps Project bersama Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang menunjukkan kerentanan geografis Pontianak sebagai kota dataran rendah dengan tanah gambut pesisir dan tren penurunan muka tanah akibat urbanisasi.
Principal Investigator FinCAPES Project Universitas Waterloo, Prof. Stefan Steiner, menilai pendekatan partisipatif ini penting untuk melengkapi kajian ilmiah yang selama ini digunakan dalam perencanaan.
“Model dan peta tidak menceritakan keseluruhan cerita. Risiko banjir dialami di rumah, di gang sempit, di sekolah, dan usaha kecil. Foto dan kisah warga menerjemahkan data ilmiah ke dalam pengalaman manusia,” ujarnya.
Namun, suara warga yang muncul melalui Photovoice juga memunculkan kritik terhadap respons kebijakan. Salah satu peserta, Nasywa Raida Nisriena, menilai bahwa pengalaman warga belum sepenuhnya tercermin dalam langkah konkret pemerintah.
“Penanganan banjir tidak bisa disamaratakan. Ada kelompok yang lebih rentan dan harus diprioritaskan. Tapi sejauh ini, solusinya masih banyak dibebankan ke masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti standar klasifikasi banjir yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Banjir tinggi tapi dianggap genangan karena tidak memenuhi ukuran tertentu. Akibatnya, tidak tercatat sebagai data banjir,” ujarnya.
Kesan serupa dirasakan pengunjung pameran. Indri mengaku tidak menyangka foto-foto tersebut menyimpan cerita kehilangan dan dampak emosional yang dalam, sementara Wahyu menilai visual banjir di rumah penyandang disabilitas memperlihatkan ketimpangan dampak yang jarang dibicarakan.
Dari sisi pemerintah, Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidig Handanu Widoyono menyatakan bahwa perspektif warga dapat menjadi bahan penting dalam perencanaan ke depan.
“Pandangan masyarakat ini bisa dikaitkan dengan peta banjir dan persiapan menghadapi bencana di masa mendatang,” katanya. (mse)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro