PONTIANAK POST - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, mengapresiasi langkah tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang memerintahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar tidak ragu mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
Menurut Aloysius, kebijakan tersebut sangat tepat, terutama jika berkaca pada berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah seperti Sumatera dan Aceh. Ia menilai kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan yang tidak taat aturan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Luar biasa itu, bagus. Kita perlu memberi apresiasi kepada Pak Presiden. Artinya beliau luar biasa, apalagi kalau melihat bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Harapan kita jangan sampai terjai di Kalbar,” ujar Aloysius, baru-baru ini.
Namun demikian, Aloysius menegaskan bahwa ketegasan tersebut tidak cukup hanya berhenti pada Presiden. Ia meminta seluruh jajaran dibawahnya, mulai dari para menteri, direktur jenderal, hingga pejabat teknis di lapangan, benar-benar menjalankan instruksi tersebut secara konsisten.
“Jangan hanya Pak Presiden saja. Menteri-menterinya, dirjen-dirjennya, semuanya harus sampai ke bawah. Ini juga harus dipatuhi oleh kepala daerah,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa meski saat ini kewenangan perizinan kehutanan sebagian besar berada di pemerintah pusat dan daerah hanya sebatas memberikan rekomendasi, namun dampak dari kebijakan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah. Oleh karena itu, ketelitian dalam pemetaan dan pemberian izin menjadi hal yang sangat penting.
“Pemetaan itu kan di pusat. Kalau petanya tidak akurat, bisa saja izin diberikan di kawasan permukiman, tanah masyarakat, bahkan kuburan. Ini kan persoalan lama,” katanya.
Aloysius berharap, ke depan pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan PBPH, terutama di wilayah rawan bencana. Ia menilai, dengan penanganan yang tepat dan keseriusan dalam menjaga lingkungan, potensi bencana dapat diminimalisir.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penanganan pasca bencana yang cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, selain infrastruktur, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Penanganan korban itu yang pertama. Yang kedua, dinas kesehatan dan instansi terkait harus turun, sigap dan tanggap. Pasti ada masyarakat yang terdampak secara kesehatan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak ragu-ragu mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Dia meminta Raja Juli meminta bantuan kepada TNI dan Polri untuk mendukung langkah penertiban kawasan hutan.
"Jangan ragu-ragu. Kalau Anda (Menteri Kehutanan) butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke kementerian dan lembaga lain, mungkin minta bantuan Polri, TNI. Sekali lagi, siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, di Jakarta, pertengahan Desember kemarin.
Prabowo mengatakan pemerintah serius mencegah pembalakan liar. Dia meminta Raja Juli memeriksa semua pemegang PBPH. "Sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu. Ditindak ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya," ujar Prabowo. (den)
Editor : Hanif