PONTIANAK POST - Berbagai praktik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah lama dilakukan masyarakat desa di Kalimantan Barat, mulai dari menjaga hutan tembawang hingga bertani tanpa membakar lahan. Namun, banyak dari upaya tersebut belum tercatat secara resmi sehingga tidak diakui dalam sistem nasional maupun berpeluang mendapat dukungan pendanaan.
“Banyak masyarakat di tingkat tapak telah melakukan aksi lingkungan seperti menjaga hutan tembawang atau pertanian tanpa bakar, namun belum memiliki pemahaman teknis untuk mendokumentasikannya sesuai standar nasional,” ujar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalbar, Adi Yani, dalam acara workshop peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka pengusulan proklim di Kalimantan Barat, Selasa (20/1).
Pihaknya menyiapkan ruang temu bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan untuk saling berbagi pengetahuan tentang perubahan iklim. Ia mengatakan kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan ini menjadi titik penting untuk mentransformasi aksi-aksi lokal masyarakat menjadi gerakan yang terdata, legal, dan diakui secara nasional.
“Kita ingin mewujudkan desa-desa di Kalimantan Barat yang tangguh terhadap perubahan iklim,” tukasnya.
Menurutnya, selain soal kesenjangan kapasitas dalam memahami perubahan iklim, faktor kelembagaan dan digitalisasi menjadi kendala dalam penguatan pemahaman mengenai kerja-kerja mengatasi perubahan iklim.
“Dari kelembagaan diperlukan kelompok masyarakat yang terorganisasi, punya legal standing seperti surat keputusan pembentukan organisasi dari desa atau kelurahan yang memudahkan untuk mengakses pendanaan dan pengakuan administrasi dari pusat,” jelasnya.
Dari sisi digitalisasi, menurutnya ada mekanisme yang sudah dibangun pemerintah pusat yakni Sistem Registri Nasional (SRN) untuk merekam aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang dilakukan masyarakat.
Kalbar, menurut Adi Yani, secara lansekap cukup unik, karena punya empat wilayah dengan karakteristik berbeda terdiri dari pesisir, pedalaman, perbatasan dan pulau-pulau kecil.
“Empat karakter wilayah ini layak kita dorong bersama untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.
Gusti Hardiansyah, guru besar Fakultas Kehutanan Untan yang juga anggota Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar mengatakan bahwa perubahan iklim mau tidak mau harus dihadapi karena sejarah panjang perubahan iklim dunia akibat berbagai aktivitas manusia.
“Ada dua hal, ekonomi dan ekologi. Selama ini yang kita fokuskan soal ekonominya, sementara ekologinya kurang diperhatikan sehingga berdampak pada perubahan iklim,” jelasnya.
Dalam upaya mengatasi perubahan iklim, dia mengajak untuk memperkuat kelembagaan dan dalam melakukan adaptasi berbasis komunitas, melakukan mitigasi dengan mendorong perilaku positif yang sudah ada di masyarakat
“Dan terpenting adalah kolaborasi, karena kiita tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi mengatasi perubahan iklim,” ujarnya.
Ia mendukung program Desa Proklim, atau desa yang berpartisipasi aktif dalam Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini merupakan sebuah inisiatif nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Koko Wijanarka dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim menjelaskan ketahanan iklim adalah kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan dan merespon dampak, risiko dan kerentanan akibat perubahan iklim pada wilayah dan kehidupan masyarakat.
“Proklim itu adalah aksi yang dilakukan berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Kunci dari proklim salah satunya adalah kolaborasi,” jelasnya.
Namun aksi-aksi terkait proklim juga harus terdata dan terdokumentasi dengan baik sehingga bisa diketahui banyak pihak dan bisa mendapatkan dukungan.
“Kita ingin mendata lokasi yang sudah ada atau sudah berjalan, misal di masyarakat sudah melaksanakan proklim, mengolah sampah, biogas dan lainnya, tapi belum teregistrasi, aksi-aksi ini yang ingin di formalkan dan di register dalam sistem yang ada,” ucapnya. (sti)
Editor : Hanif