PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar menggelar Dialog Interaktif bertema “Refleksi 69 Tahun Pemprov Kalbar: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Pembangunan”, Kamis (22/1).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemprov Kalbar. Dialog interaktif tersebut menghadirkan narasumber dari tingkat nasional dan daerah yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan.
Hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, A. Fatoni, serta Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalbar, dan kabupaten/kota se-Kalbar.
Dialog interaktif ini menjadi ruang refleksi perjalanan 69 tahun Pemprov Kalbar sekaligus forum berbagi pandangan, pengalaman, dan strategi dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah.
Melalui kegiatan tersebut, BPSDM Kalbar menegaskan komitmennya dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam memperkuat pemahaman tata kelola keuangan daerah sebagai salah satu pilar penting pembangunan berkelanjutan di Kalbar.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, A. Fatoni, mengapresiasi langkah BPSDM Kalbar yang telah memulai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sejak awal tahun. Menurut Fatoni, dialog interaktif dan peningkatan kapasitas bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Tadi dihadiri Wakil Gubernur, Sekda, kepala Bappeda, BKAD, staf ahli, hingga BPSDM. Ini penting dilakukan. Kami mengapresiasi karena di awal tahun, saat daerah lain masih mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, Kalbar sudah memulai,” ujar Fatoni.
Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar kegiatan peningkatan kapasitas ASN dilaksanakan sejak awal tahun. Dimulai dengan koordinasi, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, serta persiapan program ke depan.
Fatoni menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan kunci dalam pencapaian target pembangunan daerah. Menurutnya, manajemen pemerintahan tidak terlepas dari kepemimpinan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada. “Kemampuan SDM untuk menggerakkan sumber daya lainnya sangat menentukan agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fatoni juga menyampaikan bahwa materi pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan oleh Kemendagri dan BPKP memuat kebijakan, strategi, serta pembaruan informasi yang perlu dipahami bersama. Ia berharap pada tahun 2026 pengelolaan keuangan daerah di Kalbar dapat berjalan lebih maksimal, baik dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kualitas belanja daerah.
“Penetapan target itu penting, pencapaian target juga penting, sehingga monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik. BPSDM Kalbar sudah memulai dengan melibatkan pejabat strategis provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Krisantus Kurniawan menekankan bahwa salah satu tantangan utama ASN ke depan adalah peningkatan kompetensi dalam memanfaatkan potensi SDA yang dimiliki daerah.
Ia berharap dialog interaktif yang menghadirkan narasumber dari Kemendagri dan BPKP tersebut dapat diikuti secara serius oleh para peserta. “Melalui dialog interaktif ini, saya berharap diikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin, karena ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, khususnya di Provinsi Kalbar yang kita cintai,” kata Krisantus.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kompetensi, dan penguatan kapasitas ASN di Kalbar.
Menurut Windy, penguatan kapasitas ASN harus dibarengi dengan pengelolaan manajemen yang baik, terutama dalam aspek kepemimpinan. “Ketika bicara manajemen, kita bicara leadership. Seorang pimpinan harus terus diberikan pembelajaran dan peningkatan kompetensi agar memiliki kemampuan dalam memimpin perangkat daerahnya, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Windy menjelaskan BPSDM Kalbar secara konsisten bergerak lebih awal sebagai bentuk komitmen untuk membangun budaya belajar berkelanjutan di lingkungan ASN, dimulai dari para pimpinan.
Selain pelatihan tatap muka, BPSDM Kalbar juga mengembangkan pembelajaran berbasis digital melalui semangat ASN Kalbar Corporate University, termasuk pembelajaran virtual dan pemanfaatan media internal BPSDM. “Kami tidak hanya mengandalkan pembelajaran offline, tetapi juga online. Kolaborasi dan sinergi semua pihak harus terus diperkuat agar kinerja ASN semakin optimal,” katanya.
Windy menambahkan bahwa Dirjen Bina Keuda Kemendagri juga menegaskan adanya mandat khusus bagi BPSDM dalam penganggaran pengembangan kompetensi ASN. “Jika penganggaran mandatori untuk pengembangan kompetensi di BPSDM dapat dipenuhi, kami berharap ASN Pemprov Kalbar memiliki kompetensi yang semakin baik dan merata,” pungkasnya.
Komitmen Perkuat Kompetensi ASN dengan Empati dan Kepedulian Sosial.
Tak hanya fokus pada peningkatan kapasitas birokrasi, rangkaian peringatan HUT ke-69 Pemprov Kalbar juga diisi dengan kegiatan sosial. Sehari sebelumnya, Rabu (21/1), BPSDM Kalbar menggelar Aksi Sosial Donor Darah melalui program ASN Kalbar Peduli.
Kegiatan donor darah yang berlangsung di Aula BPSDM Kalbar tersebut berhasil mengumpulkan 160 kantong darah, melampaui target awal. Aksi sosial ini melibatkan ASN dari berbagai perangkat daerah serta masyarakat umum.
Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan donor darah merupakan wujud kepedulian nyata Pemprov terhadap sesama, sekaligus upaya menanamkan nilai kemanusiaan, empati, dan solidaritas sosial di kalangan ASN. “Donor darah bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi aksi kemanusiaan yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan hidup banyak orang,” ujar Windy.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan stok darah menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, partisipasi ASN, dan masyarakat dinilai sangat membantu pemenuhan kebutuhan transfusi darah di fasilitas kesehatan. “Setiap kantong darah yang terkumpul diharapkan dapat membantu pasien yang membutuhkan, baik untuk kondisi darurat, tindakan operasi, maupun perawatan penyakit tertentu,” jelasnya.
Windy menambahkan, peringatan HUT ke-69 Pemprov Kalbar tidak hanya dimaknai sebagai momentum refleksi pembangunan daerah, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kebersamaan, dan kepedulian sosial melalui aksi nyata yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kegiatan donor darah sejalan dengan nilai dasar ASN sebagai pelayan publik yang tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga memiliki kepekaan sosial. “Kontribusi sederhana yang dilakukan secara bersama-sama dapat memberikan dampak besar. Setiap tetes darah yang disumbangkan adalah wujud kepedulian sekaligus harapan bagi mereka yang membutuhkan,” katanya.
Lebih lanjut, Windy menyampaikan bahwa program ASN Kalbar Peduli merupakan inisiatif BPSDM untuk mendorong peran ASN sebagai agen perubahan dan teladan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Melalui kegiatan tersebut, BPSDM Kalbar berharap dapat memperkuat sinergi antar perangkat daerah, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menegaskan kehadiran pemerintah sebagai institusi yang peduli, responsif, dan humanis.
“Melalui Aksi Sosial Donor Darah Setetes Darah, Sejuta Harapan, kami mengajak seluruh pihak untuk terus menumbuhkan semangat kepedulian, dan kebersamaan demi Kalbar yang lebih sehat dan berdaya,” pesannya.(bar)
Editor : Hanif