PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pengembangan industri hilirisasi rotan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas hasil hutan bukan kayu tersebut. Upaya ini dilakukan seiring kebijakan larangan ekspor rotan dalam bentuk bahan mentah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero mengatakan rotan memiliki nilai ekonomi tinggi jika diolah menjadi produk setengah jadi maupun kerajinan kreatif.
“Rotan itu memang dilarang diekspor dalam bentuk mentah. Karena itu yang kita dorong adalah industri hilirisasi dan pengembangan kerajinan kreatif di Kalimantan Barat,” kata Hero.
Menurutnya, kebutuhan bahan baku rotan di pasar internasional terus meningkat. Bahkan, sejumlah negara pengimpor mulai beralih menggunakan bahan sintetis untuk menutup kekurangan pasokan rotan alami.
Hero menyebut beberapa daerah di Kalimantan Barat telah mengembangkan budidaya rotan, di antaranya Kabupaten Sambas dan wilayah perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Ia menilai penguatan sektor hulu perlu dibarengi dengan sistem pengawasan yang lebih intensif.
“Pengawasan tidak hanya untuk melindungi sumber daya, tetapi juga bagaimana memanfaatkan nilai ekonominya secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat, Adi Yani, menjelaskan pengelolaan rotan di kawasan hutan saat ini bisa dilakukan melalui skema perhutanan sosial.
“Di Kalbar, tercatat terdapat 389 izin perhutanan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan perhutanan sosial merupakan izin dari pemerintah kepada masyarakat sebagai pelaku usaha untuk mengelola hasil hutan bukan kayu, tak terkecuali rotan.
Namun demikian, ia mengakui produksi rotan Kalimantan Barat masih tergolong rendah. Saat ini, produksi rotan komersial di Kalbar diperkirakan sekitar 2.000 ton per tahun.
Ia pun menegaskan bahwa rotan tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah. “Rotan ini unik dan aturannya jelas, tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan baku. Seharusnya diolah menjadi bahan setengah jadi,” katanya.
Pihaknya berharap penguatan produksi dari hulu hingga hilir dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. (sti)
Editor : Hanif