PONTIANAK POST - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat kerja dengan jajaran PLN Kalbar guna membahas perencanaan pembangunan listrik desa (Lisdes) tahun 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ritaudin dan dihadiri anggota Komisi IV DPRD Kalbar serta manajemen PLN Kalbar, di antaranya Manager Perencanaan IUP PLN Kalbar Ferdinand dan Manager IUD PLN Kalbar Anton S.
Ritaudin menjelaskan, dalam rapat tersebut Komisi IV menanyakan secara khusus terkait perencanaan desa dan dusun yang akan mendapatkan aliran listrik pada tahun 2026. Namun, penetapan desa sasaran baru akan dipastikan pada Maret mendatang.
“Kesimpulannya, penentuan desa dan dusun yang akan masuk program listrik desa 2026 baru akan jelas sekitar bulan Maret. Saat itu baru keluar gambaran detail desa dan dusun mana saja yang akan dilayani,” ujar Ritaudin.
Ia menyebutkan, hingga saat ini jumlah titik listrik desa yang akan dibangun belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat.
“Titiknya belum bisa ditentukan sekarang, karena anggaran PLN ini bersumber dari pusat, jadi masih disesuaikan dengan alokasi anggaran,” katanya.
Berdasarkan data PLN Kalbar yang dipaparkan dalam rapat, dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, masih terdapat dua kabupaten yang masuk kategori “zona merah” atau memiliki jumlah desa belum berlistrik cukup signifikan, yakni Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
“Dua kabupaten yang masih menjadi pekerjaan rumah besar PLN adalah Sintang dan Melawi,” ungkap anggota DPRD Kalbar dari dapil Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu ini.
Untuk Kabupaten Sintang, dari total desa yang ada, sebanyak 270 desa telah teraliri listrik, sementara 136 desa lainnya belum menikmati aliran listrik. Sedangkan di Kabupaten Melawi, dari 169 desa, baru 119 desa yang sudah berlistrik dan sekitar 50 desa masih belum teraliri listrik.
Menurut Ritaudin, tingginya jumlah desa belum berlistrik di dua daerah tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, kondisi infrastruktur yang belum memadai, hingga faktor geografis.
“Ada desa-desa yang lokasinya melewati kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, akses jalan yang rusak, hingga cuaca ekstrem seperti banjir yang menyulitkan pengangkutan material ke lokasi,” jelas politisi PAN Kalbar ini.
Karena itu, Sintang dan Melawi ditetapkan sebagai skala prioritas dalam program listrik desa ke depan. Ritaudin menegaskan, Komisi IV DPRD Kalbar mendorong PLN agar program Lisdes sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen.
“Sesuai amanah Presiden, masih ada ribuan dusun di Indonesia yang belum terjangkau listrik. Kami yakin PLN bersama Kementerian ESDM sudah menyusun program untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, dan ini menjadi prioritas nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyediaan listrik desa juga sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo, khususnya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman.
Komisi IV DPRD Kalbar, lanjut Ritaudin, mengapresiasi komitmen pemerintah pusat dan PLN dalam memperluas layanan listrik desa. DPRD juga menyatakan siap memberikan dukungan penuh agar program tersebut dapat berjalan optimal.
“Kami siap mendukung. Beberapa desa juga sudah kami sampaikan dalam rapat tadi. Untuk data final desa dan dusun yang masuk program, diperkirakan akan keluar sekitar Maret atau April mendatang,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair