PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengakselerasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut didukung tren positif perekonomian daerah, dengan pertumbuhan ekonomi Kalbar pada 2025 mencapai 5,3 persen, ditopang sektor unggulan, peningkatan investasi, serta transformasi ekonomi bernilai tambah.
Gubernur Ria Norsan menegaskan, capaian tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-7 Kadin Kalbar di Kubu Raya, Kamis (22/1).
Menurut Norsan, Kadin memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, memperluas investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap Musprov ini menghasilkan kepengurusan yang solid dan mampu berkontribusi nyata melalui sinergi yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Norsan.
Ia juga menekankan bahwa meski inflasi daerah relatif terkendali, pemerintah dan pelaku usaha perlu tetap waspada terhadap dinamika ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian pasar internasional.
Sejalan dengan target Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, Norsan menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar perekonomian daerah tetap stabil dan kompetitif.
“Kadin diharapkan berperan lebih besar dalam memperkuat iklim usaha dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kalbar,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh nasional asal Kalbar, Oesman Sapta Odang (OSO), menilai Kadin Kalbar harus hadir sebagai kekuatan strategis yang tidak hanya mewakili kepentingan pelaku usaha, tetapi juga ikut mendorong pembangunan daerah.
“Kadin harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan, membantu pemerintah daerah, menjaga stabilitas, serta membangun cara berpikir yang konstruktif demi kemajuan Kalbar,” ujar OSO.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan Kadin penting agar kebijakan pembangunan yang dirancang secara sistematis dapat bertemu dengan perspektif ekonomi dunia usaha, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (mse/r)
Editor : Hanif