PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai kunci peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. Upaya tersebut diarahkan pada transformasi mindset (pola pikir), penguasaan teknologi, serta percepatan digitalisasi layanan pemerintahan.
Komitmen itu mengemuka dalam diskusi bertema “Membangun SDM Kalbar yang Tangguh, Adaptif, dan Berdaya Saing” yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Kamis (15/1/2026), dengan menghadirkan Sekretaris Daerah Kalbar Harisson dan Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari.
Sekda Kalbar Harisson menegaskan bahwa kualitas ASN menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah. ASN tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi mampu berkolaborasi, mengoptimalkan potensi daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang responsif.
“ASN adalah motor penggerak pembangunan. Tanpa perubahan pola pikir dan budaya kerja yang kuat, tujuan pembangunan Kalimantan Barat sulit tercapai,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya internalisasi nilai ASN BerAKHLAK sebagai fondasi profesionalisme, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik. Menurutnya, ASN harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan.
Dalam menghadapi era digital dan kecerdasan buatan, Harisson menilai penguasaan teknologi menjadi kebutuhan mendasar.
“ASN tidak boleh tertinggal oleh perkembangan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas,” katanya.
Digitalisasi layanan publik, khususnya pada sektor kesehatan dan layanan dasar, disebutnya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari menegaskan peran BPSDM sebagai pusat pembentukan karakter dan peningkatan kompetensi ASN. Pengembangan SDM dilakukan dengan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk melalui pembelajaran digital, virtual learning, dan media komunikasi inovatif.
“Pengembangan ASN tidak lagi konvensional. Kami menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan nyata perangkat daerah dan dinamika kebijakan nasional,” jelas Windy.
Ia menambahkan, pada 2026 BPSDM Kalbar akan menyelenggarakan pelatihan penyusunan policy brief bagi pejabat pimpinan tinggi guna memperkuat kemampuan analisis kebijakan dan mendorong lahirnya inovasi berbasis data.
“Pelatihan tidak berhenti pada sertifikat. Dampaknya akan diukur melalui monitoring dan evaluasi kinerja agar benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Melalui penguatan kompetensi, transformasi mindset, dan pemanfaatan digitalisasi, Pemprov Kalbar optimistis dapat membentuk ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis. (mse/r)
Editor : Hanif