PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atas langkah cepat memulai peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) sejak awal tahun.
Upaya ini dinilai sebagai strategi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara lebih terencana.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, mengatakan peningkatan kapasitas tersebut menyasar pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan ini melibatkan pejabat strategis, seperti sekretaris daerah, kepala Bapenda, kepala BPKAD, staf ahli, hingga kepala BPSDM.
“Di saat daerah lain masih mempersiapkan kegiatan, Kalimantan Barat sudah memulai lebih dulu. Ini contoh yang baik dan bisa ditiru daerah lain,” kata Fatoni, saat Kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Kalbar dan Kabupaten/kota di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar baru-baru ini..
Menurutnya, awal tahun merupakan momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta menyiapkan program dan kegiatan tahun berjalan.
Dengan memulai sejak dini, perencanaan dan pelaksanaan program dapat dilakukan lebih optimal.
Fatoni menekankan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam manajemen organisasi pemerintahan.
ASN yang memiliki kepemimpinan dan kompetensi yang baik akan mampu menggerakkan sumber daya lain secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
Dalam peningkatan kapasitas tersebut, materi difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah.
Selain paparan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memberikan arahan terkait kebijakan, regulasi, dan strategi terbaru.
“Pemahaman regulasi sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026 lebih maksimal, baik dari sisi pendapatan maupun kualitas belanja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah yang memiliki target pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Fatoni, pencapaian target harus diiringi dengan penetapan target yang realistis, perencanaan yang baik, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menyatakan peningkatan kompetensi ASN merupakan kebutuhan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan penguatan manajemen dan kepemimpinan perlu dimulai dari para pimpinan perangkat daerah.
“Ketika bicara manajemen, kuncinya adalah leadership. Pemimpin harus terus dibekali pembelajaran dan kompetensi agar mampu mengelola perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan sesuai aturan,” ujar Windy.
Ia menjelaskan, BPSDM Kalbar secara konsisten membangun budaya belajar berkelanjutan bagi ASN, sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan kompetensi aparatur setiap tahun.
Pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui platform digital yang dikembangkan dalam konsep Kalimantan Barat Corporate University (Korpu).
“Pembelajaran kini bisa dilakukan secara virtual. ASN dapat belajar kapan saja melalui platform yang kami siapkan,” katanya.
Windy menambahkan, sinergi lintas sektor dan pemenuhan penganggaran mandatori bagi BPSDM dan Inspektorat menjadi faktor penting dalam membentuk ASN yang kompeten dan berintegritas.
Menurutnya, pengembangan kapasitas juga harus diimbangi dengan pembentukan karakter dan empati sosial ASN sebagai pelayan publik.
Sejak dilantik pada awal Desember lalu, Windy menyebut BPSDM Kalbar telah meluncurkan enam inovasi, mulai dari peningkatan kompetensi, penguatan kolaborasi dengan kepala daerah dan OPD, hingga pembiasaan aksi sosial dan program ASN sehat fisik serta mental.
Menurut Windy, rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas ASN yang dilaksanakan di awal tahun ini menjadi bagian dari aksi kepemimpinan BPSDM Kalbar dalam memperkuat kualitas ASN secara berkelanjutan.
“Tentu berharap langkah ini dapat mendorong kinerja pemerintahan daerah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkas Windy. (mse)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro