PONTIANAK POST - Ketergantungan Kalimantan Barat pada dana transfer pusat menunjukkan bahwa persoalan fiskal daerah bukan sekadar soal pendapatan, melainkan soal kapasitas aparatur dalam mengelolanya. Melalui penguatan kompetensi ASN dan optimalisasi PAD, Kalbar diarahkan membangun kemandirian fiskal yang berkelanjutan dari dalam sistem pemerintahannya sendiri.
Kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai masih berada pada fase transisi, dengan tantangan utama tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci agar Kalbar mampu mencapai kemandirian fiskal secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, saat menjadi narasumber Podcast BPSDM Kalbar bertajuk Membangun Kalbar dari Dalam, Strategi Memperkuat Fiskal Daerah.
Fatoni mengatakan, secara nasional kapasitas fiskal Kalbar berada pada kategori sedang atau di papan tengah dibanding provinsi lain di Indonesia. Meski demikian, struktur fiskal daerah masih menghadapi persoalan kemandirian karena PAD belum sepenuhnya mampu menopang belanja daerah.
“Kalbar tumbuh cukup baik dan relatif stabil, namun ketergantungan pada dana transfer pusat masih menjadi persoalan struktural. Hal ini karena basis ekonomi daerah masih didominasi sektor primer, sementara pajaknya banyak ditarik oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi unggulan Kalbar seperti perkebunan sawit dan pertambangan bauksit berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak pusat. Daerah, kata dia, hanya menerima manfaat melalui skema dana bagi hasil.
Menurut Fatoni, penguatan fiskal daerah tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas belanja serta penguatan kapasitas ASN sebagai pengelola keuangan daerah. Indikator kemandirian fiskal antara lain meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah, terpenuhinya alokasi belanja infrastruktur sesuai amanat undang-undang, serta menurunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Keberhasilan fiskal bukan diukur dari besarnya angka APBD, tetapi dari kemampuan daerah membiayai kebutuhan dasarnya sendiri secara berkelanjutan,” kata Fatoni.
Ia menegaskan, pemerintah pusat telah memberikan atensi tinggi terhadap peningkatan kapasitas ASN melalui kebijakan mandatory spending. Dalam ketentuan tersebut, daerah diwajibkan mengalokasikan persentase tertentu anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Ada mandatory spending, ada persentase tertentu yang diberikan kepada BPSDM. Ini yang membedakan dengan perangkat daerah lain. Minimal daerah harus menganggarkan sekian, dan Kalbar sudah cukup lumayan. Ini bisa menjadi momentum untuk memaksimalkan peningkatan kapasitas ASN,” ujarnya.
Selain itu, Fatoni juga menekankan pentingnya hilirisasi industri serta optimalisasi pajak daerah non-otomotif, seperti pajak air permukaan dan pajak alat berat, agar struktur PAD Kalbar tidak terlalu bergantung pada pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah harus berjalan seiring dengan pembangunan kompetensi ASN. Menurutnya, fiskal yang kuat membutuhkan aparatur yang kompeten, adaptif, dan melek digital. “Fiskal adalah bahan bakar, tetapi SDM adalah mesinnya. Tanpa aparatur yang siap, sistem pengelolaan keuangan yang baik tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.
Windy menjelaskan, BPSDM Kalbar terus mengoptimalkan perannya dalam peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan literasi digital, sertifikasi bendahara dan pengelola keuangan, serta penguatan kemampuan analisis data untuk menggali potensi PAD. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, dan menekan kebocoran.
Selain berperan dalam peningkatan kualitas ASN, BPSDM Kalbar juga menjadi salah satu perangkat daerah yang berkontribusi terhadap PAD. Salah satunya melalui optimalisasi fungsi BPSDM, seperti yang akan diadakan nanti yakni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II.
“BPSDM sudah mulai bergerak untuk meningkatkan PAD. Salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi sebagai penyelenggara PKN II. Pesertanya nanti bukan hanya dari Kalbar, tetapi se-nasional, yang sebelumnya belum pernah kita lakukan,” jelas Windy.
Dengan skema tersebut, pelaksanaan pelatihan, dan pengembangan ASN di Kalbar juga dinilai lebih efisien. ASN Kalbar tidak perlu lagi mengikuti pelatihan ke luar provinsi, sehingga anggaran dapat dihemat dan berputar di daerah.
Windy menambahkan, kemandirian fiskal daerah pada akhirnya membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal yang tepat, tata kelola yang akuntabel, serta ASN yang berkualitas. Dengan fondasi tersebut, Kalbar diharapkan mampu mengurangi ketergantungan fiskal dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.
“Transformasi ini memang tidak instan, tetapi fondasi-nya sedang dibangun. Jika konsisten, Kalbar memiliki peluang besar menjadi daerah yang lebih mandiri dan berdaya secara fiskal,” pungkasnya. (bar)
Editor : Hanif