PONTIANAK POST – Pemerintah daerah didorong untuk lebih inovatif dan efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyusul adanya isu penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Indonesia di Ternate.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), Harisson, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi menggunakan pola kerja konvensional di tengah kapasitas fiskal yang mengetat. Strategi selektif dalam belanja daerah dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci keberlangsungan pembangunan.
“Pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Kita harus bekerja ekstra, berpikir ekstra, dan berinovasi agar mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah secara maksimal,” ujar Harisson di sela acara jamuan makan malam (gala dinner) di Hotel Sahid Bela Ternate, Rabu (28/1).
Kegiatan jamuan makan malam tersebut dihadiri oleh sekretaris daerah dari seluruh provinsi se-Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Inspektur Daerah dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kalbar duduk satu meja bersama Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri lainnya.
Gala dinner ini dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi sekaligus diskusi ringan menjelang pembukaan resmi Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya.
Sekda Kalbar menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara selaku tuan rumah kegiatan.
“Kami mendapatkan sambutan yang sangat baik dari Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara. Beliau juga memperkenalkan berbagai potensi daerah, mulai dari kuliner khas, keindahan alam Ternate, hingga kekayaan budaya yang dimiliki Maluku Utara,” ujar Harisson.
Ia menegaskan bahwa Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan forum strategis bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan, khususnya terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Mulai besok kita akan memasuki agenda rapat-rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah. Hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola APBD secara efektif dan efisien,” katanya.
Lebih lanjut, Harisson menyoroti adanya isu penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dan berinovasi.
“Dengan adanya isu pengurangan TKD, pemerintah daerah harus benar-benar selektif, efektif, dan efisien dalam membelanjakan APBD. Di sisi lain, upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga harus terus didorong,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya karena Provinsi Maluku Utara dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026.
“Ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami di Maluku Utara yang ditunjuk sebagai tuan rumah Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah,” ucapnya.
Ia juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir di Kota Ternate.
“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat tiba di Maluku Utara. Suatu kebahagiaan bagi kami dapat menyambut para tamu dari seluruh Nusantara yang akan berada di Kota Ternate selama dua hingga tiga hari ke depan,” ujarnya. (mse/r)
Editor : Hanif