PONTIANAK POST - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat (Kalbar) secara konsolidasi 15 pemerintah daerah hingga 31 Desember 2025 menunjukkan penurunan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Dinamika penganggaran sepanjang 2025 yang diwarnai berbagai tantangan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja fiskal daerah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, pendapatan daerah secara konsolidasi pada 2025 tercatat sebesar Rp23,329 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 12,65 persen secara year on year (YoY). Angka ini juga hanya mencapai 81,46 persen dari total target tahun 2025.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp5,478 triliun, turun 2,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan transfer yang menjadi komponen terbesar pendapatan daerah terealisasi Rp17,789 triliun atau mengalami penurunan cukup dalam sebesar 15,35 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat Rp61,72 miliar, turun 15,90 persen.
Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah Kalbar tahun 2025 mencapai Rp 20,534 triliun atau terkontraksi 22,73 persen secara YoY. Realisasi belanja 2025 juga jauh dari target yang hanya mencapai 69,88 persen.
Terdapat empat komponen belanja daerah. Belanja operasi terealisasi Rp 15,268 triliun, turun 16,96 persen. Penurunan paling tajam terjadi pada belanja modal yang hanya terealisasi Rp 2,163 triliun atau merosot hingga 47,66 persen. Belanja transfer turun sebesar 23,98 persen dengan realisasi Rp 3,072 triliun.
Sebaliknya, belanja tak terduga justru melonjak signifikan mencapai Rp 30,73 miliar atau tumbuh 125,85 persen.
Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja, APBD Kalbar tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp 2,795 triliun atau melonjak hingga 1.987 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menjelaskan terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi kinerja APBN maupun APBD sepanjang 2025.
Pertama, adanya pergeseran anggaran sejak awal tahun. Kedua, pelantikan Presiden pada Oktober 2024 yang berdampak pada penyesuaian sejumlah program nasional. Pelantikan kepala daerah pada Februari 2025 yang turut memengaruhi arah kebijakan daerah.
“Adanya kepala daerah yang baru membuat program-program prioritas mengalami penyesuaian sesuai dengan visi dan misi kepala daerah,” kata Rahmat, saat Konferensi APBN Kalbar, Kamis (29/1).
Selain itu, pemerintah pusat juga melakukan banyak penyesuaian program, ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran pada 2025. Kondisi tersebut membuat tahun 2025 menjadi periode yang cukup menantang, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini yang menyebabkan 2025 menjadi sangat menantang, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Namun demikian, Rahmat optimistis kinerja fiskal pada 2026 akan membaik. Menurutnya, berbagai penyesuaian telah dilakukan sehingga pelaksanaan anggaran dapat dimulai lebih awal. “Mestinya tahun 2026 bisa lebih baik,” pungkasnya. (sti)
Editor : Hanif