PONTIANAK POST — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap memacu perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pada tahun 2026, Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp39 miliar untuk pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan strategis di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan anggaran tersebut difokuskan pada penanganan ruas jalan dengan kondisi rusak berat yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
“Dengan anggaran yang terbatas, penanganan kami lakukan secara selektif. Hanya ruas-ruas yang benar-benar rusak berat dan mendesak yang kami tangani,” ujar Iskandar, kemarin.
Ia menjelaskan, terdapat tiga ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan pada 2026. Ruas Jalan Semubuk–Sintang dialokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar. Sementara itu, Jalan Nanga Mau–Tebidah dan Jalan Tebidah–Bunyau masing-masing mendapat alokasi Rp12 miliar.
Meski demikian, Iskandar mengakui anggaran tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang. Masih terdapat sejumlah titik dengan kondisi memprihatinkan yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Beberapa lokasi yang dinilai mendesak, antara lain kawasan Sungai Gantang serta ruas Kekura–Magawa, yang selama ini kerap dikeluhkan warga akibat kerusakan jalan yang cukup parah.
“Lokasi-lokasi tersebut sudah kami masukkan dalam perencanaan dan tahun ini dianggarkan untuk penanganan,” katanya.
Iskandar menambahkan, Pemprov Kalbar masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar dalam mewujudkan kondisi jalan mantap di seluruh wilayah provinsi. Upaya perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Selain Kabupaten Sintang, perbaikan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas di sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Barat, seperti Melawi, Sekadau, Sanggau, Bengkayang, Ketapang, dan Kayong Utara.
“Pekerjaan rumah pemerintah provinsi masih banyak dan membutuhkan perhatian khusus,” tegas Iskandar.
Dia berharap pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. "Ini sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat di berbagai daerah Kalimantan Barat," pungkas dia. (den)
Editor : Miftahul Khair