PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Kalimantan Barat dalam menjaga stabilitas sosial dan politik daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Harisson saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Kesbangpol se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (3/2).
Dalam laporannya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat M Bari menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, prioritas program, serta indikator kinerja antara Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota.
Menurutnya, penyelarasan tersebut bertujuan mendukung terciptanya stabilitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menunjang keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah menyelaraskan arah kebijakan, sasaran, dan strategi Kesbangpol Tahun 2026 agar lebih terpadu, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah Kesbangpol dalam merumuskan program dan kegiatan, sehingga tercipta kesamaan persepsi dan langkah dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Kalimantan Barat.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kalbar Harisson menegaskan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi rencana kegiatan Kesbangpol Tahun Anggaran 2026.
Ia menyampaikan bahwa Badan Kesbangpol memiliki fungsi strategis sebagai unsur intelijen daerah yang berperan melengkapi tugas lembaga-lembaga lain seperti Polri, Kejaksaan, BIN, serta unsur terkait lainnya. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dalam mengidentifikasi dan membahas berbagai permasalahan daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Salah satu permasalahan yang sering muncul akhir-akhir ini adalah demonstrasi. Hal ini perlu diantisipasi melalui pendekatan dialog dan komunikasi yang baik, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir,” ujar Harisson.
Selain itu, Sekda Kalbar juga menekankan agar Badan Kesbangpol terus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat.
“Kesbangpol diharapkan mampu membaca dan mendeteksi potensi-potensi yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan sebelum permasalahan tersebut berkembang,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen, Andi Baso Indra Baharuddin, S.STP., M.Si., Perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Perwakilan Kepala BKAD Provinsi Kalbar, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. (mse/r)
Editor : Hanif