PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong transformasi bisnis kehutanan agar tidak lagi bergantung pada kayu semata, tetapi juga mengembangkan potensi hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan dan berorientasi pada kelestarian lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat menerima kunjungan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Dr. Ir. H. Soewarso, M.Si., IPU, di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Kamis (5/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Ir. Adiyani, M.T.
Ketua Umum APHI Soewarso menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk berdiskusi mengenai kondisi dan arah pengembangan kegiatan kehutanan di Kalbar yang saat ini dinilai menghadapi tantangan cukup berat.
“Karena kondisi kehutanan saat ini sedang kurang baik, kami meminta arahan Bapak Gubernur untuk meningkatkan semangat bisnis kehutanan agar bisa bangkit kembali. Bisnis kehutanan yang sebelumnya berfokus pada kayu, ke depan dapat ditransformasikan menjadi usaha hasil hutan bukan kayu melalui kolaborasi berbagai stakeholder,” ungkap Soewarso.
Ia menjelaskan, pengembangan tersebut mencakup berbagai komoditas hasil hutan bukan kayu seperti jengkol, durian, sukun, hingga kratom, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada usaha kayu, khususnya pada hutan alam.
“Untuk hutan tanaman industri, pasarnya sudah jelas. Namun untuk hutan alam, kami masih mencari solusi agar bisnis kehutanan tidak sampai jatuh,” tambahnya.
Selain pengembangan usaha, Soewarso juga meminta arahan terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Kalbar.
“Kami juga meminta arahan mengenai perda yang membolehkan masyarakat membakar lahan maksimal dua hektare, agar pelaksanaannya lebih tertib dan kebakaran hutan dapat diminimalisir,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ria Norsan menyambut baik kunjungan APHI dan berharap para pengusaha hutan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kalbar.
“Kami berharap APHI dengan anggota sebanyak 66 orang dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Kalbar dan stakeholder lainnya, terutama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujar Norsan.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan kontribusi optimal dari sektor kehutanan melalui pajak, retribusi, serta penguatan ekonomi lokal di daerah sekitar kawasan hutan.
Gubernur turut menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah isu pemanasan global dan sorotan internasional terhadap praktik usaha kehutanan di kawasan hutan tropis. Menurutnya, pengembangan hasil hutan bukan kayu merupakan salah satu alternatif strategis untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.
“Semoga APHI dapat menjadi mitra aktif dalam meningkatkan PAD sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kalbar,” pungkasnya.(mse/r)
Editor : Hanif