PONTIANAK POST — Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kasus keracunan massal yang menimpa sekitar 340 orang di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.
Menurut Heri, MBG merupakan program yang sangat besar dan fenomenal dari sisi anggaran. Pada tahun 2026, anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp337 triliun, atau hampir Rp1 triliun per hari, sehingga menuntut tata kelola yang sangat serius dan profesional.
“Program ini sangat luar biasa. Anggarannya luar biasa besar dan tujuannya juga sangat mulia. Tapi justru karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dievaluasi,” ujar Heri.
Ia menilai, salah satu akar persoalan muncul karena kebijakan nasional diterapkan secara seragam, tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan karakter wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, tantangan pelaksanaan MBG di Kalimantan sangat berbeda dibandingkan di Pulau Jawa.
“Jarak tempuh dari dapur ke sekolah di Kalimantan bisa sangat jauh, medannya berat, dan pengawasannya juga lebih sulit. Ini berbeda dengan di Jawa yang wilayahnya lebih padat dan mudah dijangkau,” jelasnya.
Heri menduga, kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Ketapang, berkaitan dengan lamanya distribusi makanan, lemahnya pengawasan, serta persoalan higienitas bahan dan tempat pengolahan makanan.
Ia juga menyoroti pola kerja sama MBG dengan pihak swasta dan yayasan. Menurutnya, skema kerja sama yang berorientasi bisnis berpotensi mengabaikan aspek kualitas jika tidak diawasi secara ketat.
“Kalau sudah berbicara kerja sama bisnis, orientasinya pasti untung-rugi. Maka pengawasan harus diperketat, bahkan kalau perlu ditambah personel yang benar-benar profesional di bidang pangan dan gizi,” tegasnya.
Heri menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh, mulai dari proses pengolahan, kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, hingga distribusi ke penerima manfaat. Ia juga meminta agar tidak ada toleransi terhadap kelalaian pelaksana.
Baca Juga: Menunggu Hasil Lab, MBG di Marau-Ketapang Dihentikan Sementara
“Kalau ada kelalaian, harus ditindak. Jangan sampai program mulia Presiden ini disalahgunakan,” katanya.
Sebagai alternatif solusi, Heri mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema kombinasi dalam pelaksanaan MBG, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain penyediaan makanan siap saji, bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang dengan mekanisme pengawasan yang jelas.
“Tidak tabu kalau di daerah tertentu, terutama yang sulit dijangkau, MBG dikombinasikan dengan bantuan tunai. Tujuannya agar target gizi tercapai, pemerataan cepat, dan risiko seperti keracunan bisa dihindari,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Fraksi Golkar Kalbar tetap mendukung Program MBG karena tujuannya untuk pemenuhan gizi generasi muda. Namun, Heri mengingatkan bahwa banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan serius.
“Tujuan MBG ini sangat mulia, untuk mencukupi gizi generasi bangsa. Tapi kalau kasus keracunan terus berulang, ini harus jadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sepele,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair