PONTIANAK POST - Struktur ketenagakerjaan Kalimantan Barat hingga November 2025 masih didominasi sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, sebanyak 41,44 persen tenaga kerja Kalbar terserap di sektor pertanian.
Meski tetap menjadi penyumbang terbesar, kontribusi jumlah pekerja sektor ini menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Sektor lain yang menyerap tenaga kerja cukup besar antara lain perdagangan sebesar 14,22 persen, konstruksi 7,38 persen, akomodasi makan dan minum 6,87 persen, serta industri pengolahan 6,26 persen.
Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja di Kalbar mencapai 3,12 juta orang, sementara 1,24 juta orang lainnya tergolong bukan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 2,97 juta orang tercatat bekerja dan 144,37 ribu orang masih menganggur.
Meski tercatat paling besar, pekerja sektor pertanian mengalami penurunan signifikan apabila dibandingkan dengan Agustus 2025. Pada sektor pertanian jumlah pekerjanya berkurang hingga 17,78 persen. Kondisi ini berbanding terbaik dengan industri pengolahan yang jumlah pekerjanya tumbuh paling besar mencapai 36,93 persen.
Ketua Gerbang Tani Kalbar, Heri Mustari, menilai penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian, khususnya pertanian pangan, merupakan kondisi yang memprihatinkan namun realistis.
“Kalau ini mengacu pada pekerja pertanian pangan, tentu miris. Tapi itulah realitasnya. Secara ekonomi, hasil pertanian belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup petani.
Pendapatannya relatif rendah dan tidak pasti, sangat tergantung cuaca, harga, hingga serangan hama dan penyakit, apalagi dengan kondisi perubahan iklim,” ujarnya, Jumat (6/2).
Menurut Heri, kondisi tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang, terutama dari sisi regenerasi petani. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar petani saat ini masih bersifat subsisten.
“Rumah tangga tani tetap akan melakoni aktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dalam jangka panjang, belum tentu anak-anak mereka mau melakukan hal yang sama. Ini yang bisa membuat aktivitas pertanian, khususnya pangan, semakin berkurang,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, ada beberapa faktor utama yang mendorong tenaga kerja meninggalkan sektor pertanian. Salah satunya adalah daya tarik sektor industri pengolahan yang menawarkan upah lebih stabil dan perlindungan ketenagakerjaan.
“Industri pengolahan menarik secara ekonomi karena ada kepastian upah, UMP, jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ini menjadi pintu masuk pekerjaan formal,” katanya.
Selain itu, mekanisasi pertanian juga turut mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor on farm. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian untuk infrastruktur, perumahan, dan industri semakin mempersempit ruang kerja petani.
“Kebijakan hilirisasi juga berpengaruh. Nilai tambah produk pertanian lebih banyak didorong di sektor pengolahan, bukan pada produksi bahan mentah. Akibatnya, lapangan kerja lebih banyak tumbuh di off farm dibandingkan on farm,” tambah Heri.
Terkait rendahnya minat bekerja di sektor pertanian, Heri menegaskan bahwa faktor pendapatan memiliki pengaruh yang sangat besar.
“Kebutuhan hidup terus meningkat, sementara petani tidak memiliki jaminan sosial. Pekerjaan formal menjadi pilihan. Namun ini tidak selalu berarti meninggalkan pertanian sepenuhnya. Banyak yang bekerja formal tapi tetap bertani,” ujarnya.
Data juga menunjukkan sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan signifikan hingga 36,93 persen. Heri menilai kondisi ini berpotensi menarik tenaga kerja dari sektor pertanian.
“Dengan digitalisasi yang makin maju, distribusi produk olahan pertanian menjadi lebih mudah. Serapan tenaga kerja meningkat dan pendapatan lebih stabil. Sangat mungkin banyak petani beralih ke sektor ini,” katanya.
Meski demikian, Heri masih optimistis terhadap regenerasi petani. Ia melihat mulai tumbuhnya komunitas anak muda yang tertarik di dunia pertanian.
“Banyak anak muda yang membangun gerakan bersama. Saya yakin ke depan mereka tidak hanya bertani, tapi juga menjadi pengusaha tani,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran pemerintah daerah yang dinilai telah menjalankan kebijakan cukup baik, seperti penambahan subsidi pupuk, kenaikan harga beli gabah pemerintah, serta penetapan ketahanan pangan sebagai prioritas.
“Tinggal bagaimana kebijakan ini dijaga dan disinkronkan dengan kondisi faktual di lapangan. Kalau ada masalah seperti hama, penyakit, atau kekurangan air, harus cepat disikapi agar petani mendapat solusi,” pungkasnya. (sti)
Editor : Hanif