PONTIANAK POST – Anggota MPR RI sekaligus anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, Franciscus Sibarani, menilai tantangan kebangsaan saat ini menuntut pemahaman ideologi negara yang melampaui pendekatan seremonial dan hafalan normatif. Nilai-nilai Pancasila, menurutnya, justru diuji dalam praktik sosial sehari-hari.
Pandangan tersebut disampaikan Sibarani, yang juga anggota Komisi XIII DPR RI, dalam agenda Training of Trainers (ToT) Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2). Kegiatan ini diikuti kader partai yang diproyeksikan menjadi penggerak sosialisasi nilai kebangsaan di daerah.
Sibarani menekankan bahwa pemahaman atas dasar negara dan sejarah bangsa perlu terus diperkuat, terutama di tengah derasnya arus ideologi transnasional, polarisasi sosial, serta tantangan kebangsaan di tingkat lokal, termasuk di Kalimantan Barat.
“Nilai ideologi negara tidak cukup dipelajari secara kognitif atau dihafal. Ia harus tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, mulai dari cara bermasyarakat, berpolitik, hingga mengambil keputusan publik,” ujarnya dalam siaran persnya.
Menurut Sibarani, kader yang mengikuti ToT ini memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan MPR RI dalam membumikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara kontekstual sesuai realitas daerah masing-masing.
Ia menegaskan, sosialisasi 4 Pilar seharusnya mampu diterjemahkan menjadi praktik nyata seperti penguatan toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap keberagaman, bukan sekadar pengulangan materi normatif di ruang-ruang formal.
Agenda ToT tersebut juga dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam arahannya, Bahlil menekankan bahwa ideologi Pancasila harus menjadi landasan utama dalam praktik politik, termasuk dalam menyikapi perbedaan dan dinamika sosial yang berkembang.
Bahlil menilai, keberagaman yang dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan kekuatan strategis bangsa, yang hanya akan bermakna jika diwujudkan secara konsisten dalam sikap, kebijakan, dan perjuangan politik para kader. (mse)
Editor : Hanif