PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menegaskan pentingnya menjadikan Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPPA–PPKB) Tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat pengarusutamaan gender sekaligus menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalbar.
Rakor yang digelar di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (10/2), menjadi wadah strategis sinkronisasi program lintas sektor, guna memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah memberikan dampak nyata bagi perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat secara luas.
Sebelum membuka kegiatan, Sekda Harisson mengukuhkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Provinsi Kalbar Masa Bhakti 2026–2028 sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus dipahami sebagai strategi pembangunan yang terintegrasi dalam seluruh kebijakan daerah, bukan sekadar program sektoral.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya program sektoral, melainkan strategi pembangunan yang harus masuk dalam setiap kebijakan dan proses pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga berkualitas, masyarakat yang adil, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun demikian, Harisson mengakui bahwa Kalbar masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kalbar tercatat sebesar 0,493, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 0,421.
“Ini menunjukkan pekerjaan rumah kita masih cukup besar,” tegasnya.
Sekda menekankan bahwa rakor perangkat daerah harus menghasilkan dampak yang terukur, bukan hanya berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan.
“Setiap pertemuan harus menghasilkan indikator yang jelas, dengan outcome, benefit, dan impact yang bisa diukur. Jangan sampai rapat hanya menghasilkan dokumen tanpa perubahan nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh program PPPA–PPKB harus diarahkan secara konsisten untuk menurunkan IKG dan memperkuat kesetaraan gender di Kalbar.
Selain itu, Sekda menyoroti sejumlah indikator penting dalam perhitungan IKG, di antaranya kesehatan reproduksi, angka kematian ibu melahirkan, serta usia pernikahan.
“Kita harus memastikan perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan agar angka kematian ibu dapat ditekan, terutama di wilayah terpencil,” katanya.
Menurut Harisson, persoalan keterlambatan penanganan persalinan masih kerap terjadi akibat keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan.
“Masih terjadi tiga keterlambatan, yakni terlambat dideteksi, terlambat mengambil keputusan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” ungkapnya.
Terkait pengukuhan Forum PUSPA, Sekda berharap forum tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan perempuan dan anak.
“Kami berharap Forum PUSPA dapat bersinergi dengan Pemprov Kalbar dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak sekaligus menurunkan Indeks Ketimpangan Gender,” harapnya.
Menutup arahannya, Sekda kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar rakor ini menghasilkan kesepakatan dan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya berharap rakor ini melahirkan langkah nyata untuk mempercepat peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kalbar,” tutupnya. (mse/r)
Editor : Hanif