PONTIANAK POST - Majelis Perempuan Melayu (MPM) Kota Pontianak menggelar Musyawarah Daerah II pada Kamis (12/2), yang menetapkan Sri Sulastri sebagai Ketua DPD periode 2026–2030 serta merumuskan 29 program kerja strategis.
Musyawarah yang berlangsung khidmat tersebut menetapkan Sri Sulastri, A.S., S.E., kembali memimpin secara aklamasi untuk periode kedua. Dukungan diberikan oleh enam Dewan Pengurus Cabang (DPC) dari seluruh kecamatan di Kota Pontianak serta Dewan Pengurus Daerah (DPD).
Agenda Musda II juga dirangkai dengan Talkshow Budaya bertajuk “Menjaga Marwah Budaya Melayu Melalui Seni". Hadir sebagai narasumber, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak, Rizal S.Sos. Ia memaparkan peran Disporapar dalam kemajuan budaya Melayu dan seni di Kota Pontianak. Selain itu ada Ketua Sanggar Bougenvil, H. Yuza Yanis Chaniago yang membahas pentingnya menjaga marwah budaya melalui seni.
Ketua Panitia Steering Committee (SC), Lili Santi, mengatakan Musda tidak hanya menjadi forum internal organisasi, tetapi juga ruang kolaborasi lintas sektor. “Tujuan kami menjaga kelestarian budaya Melayu melalui kolaborasi dengan berbagai lini, termasuk seni dan pemerintah,” ujarnya.
MPM juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh budaya dan seni, yakni Agus Muare Rahman sebagai Maestro Pantun, Syarifah Nur’aini Adeni sebagai budayawan Kalimantan Barat, Hj. Kusmindari Triwati, S.Sn., M.Sn., sebagai tokoh budaya. Serta Syekh Arsulah selaku pemangku adat Keraton Istana Kadariah Pontianak.
Musda II menghasilkan 29 poin program kerja umum yang akan dirinci dalam rapat kerja tahunan. Forum juga menetapkan rekomendasi internal dan eksternal, antara lain mendorong pengurus lebih aktif, inovatif, dan kolaboratif, serta memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat, dan dunia pendidikan terkait pelestarian adat dan pemberdayaan perempuan.
Elysa Halim menegaskan bahwa MPM Kota Pontianak berkomitmen memperkuat peran perempuan dan perlindungan anak dengan tetap menjunjung tinggi nilai adab dan akhlak budaya Melayu. “Harapan kami adalah kolaborasi. Kita tidak bisa bergerak sendiri untuk membesarkan budaya Melayu dan berbuat yang terbaik bagi perempuan dan anak di Kota Pontianak,” ujarnya.
Musyawarah daerah merupakan agenda empat tahunan organisasi sebagai forum evaluasi dan penentuan arah kebijakan. Melalui Musda II ini, MPM Kota Pontianak menegaskan komitmennya menjaga marwah budaya Melayu sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. (dwd/pms)
Editor : Miftahul Khair