PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri pertemuan strategis yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Aula Bima BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2). Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan koordinasi dan tata kelola keuangan daerah, khususnya bagi wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menjelaskan entry meeting bertujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sejalan dengan visi BPK sebagai lembaga yang bermartabat dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
“Entry meeting ini diharapkan menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan agenda tahunan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar pemberian opini BPK.
“Kami berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, menekankan komitmen kolektif kepala daerah dalam menjaga integritas dan transparansi penyajian LKPD. Ia juga mengapresiasi pembinaan berkelanjutan dari BPK RI, khususnya Auditorat Utama Keuangan Negara VI.
“Pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar formalitas, melainkan sarana pembelajaran institusional untuk memperkuat sistem pengendalian internal,” ujarnya.
Rudy menyoroti tantangan tata kelola keuangan di era digital, terutama integrasi sistem seperti SIPD RI, yang harus diimbangi kesiapan data dan dokumen pendukung dari setiap perangkat daerah.
Sementara itu, Gubernur Ria Norsan menegaskan pemeriksaan BPK bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan sesuai aturan.
“Pemeriksaan ini bertujuan meminimalkan kesalahan penggunaan anggaran dan memastikan pengelolaannya berjalan baik dan benar,” kata Norsan.
Ia menyebutkan, Pemprov Kalbar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Capaian penilaian terakhir berada di angka 85,6, di atas standar kategori “baik” yang dimulai dari angka 75. Untuk penilaian tahun 2025, nilainya berada di kisaran 81 dan tetap dalam kategori baik.
Norsan optimistis Kalbar kembali meraih opini WTP sepanjang tidak terdapat kendala krusial dalam proses pemeriksaan.
Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 18 gubernur dari berbagai provinsi. Sebagai Wakil Bendahara APPSI, Norsan menyambut baik forum tersebut sebagai ajang silaturahmi dan penguatan sinergi antardaerah.
“Forum ini penting untuk mempererat koordinasi dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
Turut mendampingi Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson serta Plt. Kepala Inspektorat Provinsi Kalbar. (mse/r)
Editor : Hanif