PONTIANAK POST - Harga Pertalite di tingkat pengecer di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dilaporkan menembus Rp25 ribu per liter. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat dan mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ritaudin.
Ritaudin, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Kapuas Hulu, Melawi, dan Sintang, menilai lonjakan harga dipicu persoalan distribusi yang semakin panjang setelah perubahan jalur pasokan BBM.
“Dulu distribusi dari Depot Sintang. Sekarang harus ke Pontianak, sehingga rentang distribusinya makin jauh dan menyebabkan kelangkaan,” ujarnya dalam wawancara, Kamis (13/2).
Menurut dia, kelangkaan di tingkat SPBU membuka celah permainan harga di tingkat pengecer.
Ritaudin mengaku telah mendesak pihak PT Pertamina Patra Niaga wilayah Kalimantan Barat agar segera mengambil kebijakan strategis, termasuk membuka kembali jalur distribusi melalui Sanggau yang dinilai lebih dekat ke wilayah perhuluan.
“Kami minta ada solusi konkret agar distribusi lebih cepat dan pasokan tidak tersendat,” tegasnya.
Ia juga meminta SPBU memprioritaskan pengisian bagi masyarakat pengguna langsung, bukan melayani pembelian dalam jeriken, drum, atau tangki modifikasi yang berpotensi memicu antrean panjang dan kelangkaan di dalam kota.
“Utamakan kendaraan roda dua dan masyarakat sekitar dulu. Untuk roda dua cukup full tanki, jangan berlebihan. Kalau masih ada sisa, baru bisa diberikan untuk pengantri yang menyuplai ke daerah pedalaman,” katanya.
Terkait harga jual, Ritaudin menegaskan pemerintah daerah harus secara terbuka menyampaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM subsidi yang berlaku di Kapuas Hulu.
“Ada SK bupati tentang HET. Itu harus disampaikan ke masyarakat. Kalau pengecer menjual di atas HET, masyarakat punya dasar untuk melapor ke aparat penegak hukum dan APH wajib meresponnya,” ujar dia.
Ia menyebut kisaran HET semestinya masih berada di rentang Rp10 ribu hingga Rp14 ribu per liter. Harga di atas Rp15 ribu dinilai sudah memberatkan masyarakat, apalagi jika mencapai Rp25 ribu seperti yang terjadi saat ini.
Ritaudin juga menyinggung kasus di Kabupaten Melawi, di mana harga BBM sempat melonjak hingga Rp30 ribu sampai Rp50 ribu per liter akibat kelangkaan.
“Situasi seperti ini sering dimanfaatkan oleh oknum pengecer atau tengkulak yang bermain di lapangan,” katanya.
Selain pembenahan distribusi, Ritaudin menyarankan agar SPBU di wilayah perhuluan juga menyediakan BBM non-subsidi seperti Pertamax, Dexlite, dan Pertamax Turbo untuk menciptakan keseimbangan pasokan.
“Harus ada perimbangan antara subsidi dan non-subsidi. Kalau hanya subsidi yang tersedia, ketika pasokan terganggu langsung terjadi kelangkaan dan harga dimainkan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan BBM non-subsidi dapat menjadi alternatif bagi konsumen tertentu sekaligus mengurangi tekanan terhadap stok subsidi.
Ritaudin berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum dapat bersinergi mengatasi persoalan ini. "Ini supaya harga BBM kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat Kapuas Hulu serta wilayah perhuluan Kalimantan Barat lainnya," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair