PONTIANAK POST - Kinerja operasional Terminal Kijing sepanjang 2025 mengalami peningkatan. Tercatat 741 kapal sandar selama tahun lalu, naik 15 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 643 kapal.
General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Pontianak, Kalbar Yanto, mengatakan kenaikan kunjungan kapal menunjukkan meningkatnya kepercayaan pengguna jasa.
“Kenaikan 15 persen kunjungan kapal di tahun 2025 menunjukkan kepercayaan pengguna jasa yang terus meningkat. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, termasuk kesiapan operasional petikemas yang akan segera berjalan optimal,” ujarnya di Pontianak, siang kemarin.
Terminal Kijing kini juga menyiapkan layanan petikemas. Dalam waktu dekat akan didatangkan satu unit Quay Container Crane (QCC) dan dua unit Rubber Tyred Gantry (RTG). Saat ini terminal telah memiliki dua Harbour Mobile Crane (HMC), dua reach stacker, dua head truck, serta dua chasis 40 feet.
Sejak 13 Juni 2025, manajemen telah melakukan sosialisasi kepada perusahaan pelayaran terkait kesiapan layanan kontainer. Di sisi lain, akses menuju kawasan terminal masih dalam tahap penyelesaian. Progres relokasi jalan nasional per 8 Februari 2026 mencapai 73,9 persen dan ditargetkan rampung Maret 2026.
“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh pihak terkait agar pelayanan petikemas di Terminal Kijing dapat beroperasi secara optimal. Infrastruktur akses yang baik dan aman menjadi faktor kunci dalam mendukung kelancaran distribusi logistik,” kata Yanto.
Sebagai informasi dari jumlah tersebut peningkatan itu, 74,5 persen merupakan kapal domestik dan 25,5 persen kapal internasional. Peningkatan ini diikuti pertumbuhan arus barang. Untuk komoditas curah cair tercatat 1,5 juta ton, curah kering 2,5 juta ton, dan general cargo 116 ribu ton. Data ekspor menunjukkan curah cair berupa CPO dan turunannya mencapai 460.988 ton. Sementara impor curah kering tercatat 392.181 ton.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan mendesak agar Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah segera difungsikan sebagai pelabuhan ekspor atau impor. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun dengan anggaran negara tersebut tidak boleh terus tertunda pengoperasiannya.
“Harus segera dioperasikan. Itu dibangun dengan anggaran negara, lewat analisa dan kajian menyeluruh. Tidak boleh mundur,” ujar Krisantus dalam wawancara baru-baru ini.
Ia menegaskan, berbagai aspek teknis dan ekonomi, termasuk sistem transportasi angkutan menuju pelabuhan serta dampak terhadap harga barang dan distribusi logistik, telah melalui kajian komprehensif. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk menunda operasional pelabuhan tersebut.
Krisantus meyakini, jika difungsikan optimal sebagai pelabuhan ekspor, Pelabuhan Kijing akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Barat.
“Pasti berdampak pada PAD. Targetnya paling tidak Rp1–2 triliun bisa masuk ke APBD Kalbar,” katanya.
Hal serupa disampaikan Anggota Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie. Menurut dia, percepatan operasional Pelabuhan Internasional Kijing mendesak dilakukan, meskipun diakuinya masih terdapat sejumlah infrastruktur yang perlu dimaksimalkan, seperti fasilitas kran bongkar muat dan sarana pendukung lainnya.
“Kami sudah beberapa kali meminta BUMN Pelindo agar optimal di Kijing. Memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi, tetapi itu bukan alasan untuk menunda terlalu lama,” ujarnya.
Syarif sejalan dengan pandangan Pemprov Kalbar terkait operasional maksimal Pelabuhan Kijing akan berdampak langsung pada peningkatan dana bagi hasil ekspor bagi daerah.
Selama ini, komoditas unggulan Kalbar seperti sawit, bauksit, dan hasil alam lainnya diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi, sehingga DBH lebih banyak tercatat di daerah lain seperti Dumai, Riau atau Pelabuhan Laut di Jakarta.
“Kalau ekspor langsung dari Kalbar, tentu DBH-nya kembali ke daerah. Ini yang selama ini hilang. Jadi kita harus maksimalkan Kijing, Mempawah,” ujarnya.(mse)
Editor : Hanif