PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar. Menurutnya, strategi utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan ketersediaan pasokan barang di lapangan.
“Operasi pasar memang kita lakukan, tapi itu bukan satu-satunya solusi. Strategi utamanya adalah kita harus mengatasi ketersediaan barangnya dulu. Jika pasokan aman, harga akan terkendali,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027, Jumat pagi di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.
Ia menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif. Pendekatan yang dilakukan harus menyasar akar persoalan, bukan sekadar meredam gejolak harga dalam jangka pendek.
Dalam forum yang sama, agenda pemerataan pembangunan desa juga menjadi bagian dari arah kebijakan ke depan. Pemerintah menargetkan pembangunan listrik desa di 60 lokasi pada 2026. Selain itu, sebanyak 338 sekolah akan mendapat dukungan PLTS Supersun berdaya 1.300–2.200 VA untuk menunjang aktivitas belajar.
Indeks Desa Mandiri (IDM) Kalbar saat ini berada di posisi empat besar nasional. Konsep “membangun dari desa” diperkuat dengan usulan pengembangan aplikasi berbasis data geospasial by name by address agar intervensi program lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok Desil 1.
Dalam diskusi tersebut juga disoroti pentingnya pembangunan yang inklusif, termasuk perlindungan perempuan dan anak serta penguatan program gizi melalui 431 dapur SPPG yang menyasar balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Forum konsultasi publik ini menjadi bagian dari penyusunan arah pembangunan Kalimantan Barat tahun 2027 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (mse)
Editor : Hanif