PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta Pemerintah Kabupaten Sanggau mengoptimalkan program pendidikan kesetaraan, khususnya Paket C, bagi masyarakat yang sudah bekerja namun belum memiliki ijazah setara SMA.
Norsan menilai penguatan pendidikan di tingkat desa dan kecamatan menjadi kunci percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, kenaikan kualitas sumber daya manusia di level akar rumput akan secara otomatis berdampak pada perbaikan IPM kabupaten hingga provinsi.
“Pemkab Sanggau perlu mengoptimalkan program Paket C bagi warga yang belum lulus SMA dan melibatkan sektor swasta melalui CSR. Peningkatan IPM harus dimulai dari desa dan kecamatan agar berdampak ke kabupaten dan provinsi,” kata Norsan saat bertemu Pemerintah Kabupaten Sanggau baru-baru ini.
Norsan menyampaikan hal itu karena menyoroti masih tingginya angka warga yang belum menamatkan pendidikan setara SMA, yang disebut mencapai sekitar 25 persen. Kondisi tersebut berpengaruh pada indeks pembangunan manusia (IPM) Kalimantan Barat yang saat ini berada di angka 72,09. Meski menunjukkan tren positif, capaian itu masih menempatkan Kalbar di urutan kelima di Pulau Kalimantan.
Selain persoalan pendidikan, pertemuan tersebut juga membahas penguatan kapasitas fiskal daerah, salah satunya melalui optimalisasi dana bagi hasil (DBH) dari pajak kendaraan dinas. Gubernur mengapresiasi perubahan skema pembagian yang kini memberikan porsi lebih besar kepada kabupaten, yakni 70 persen untuk kabupaten dan 30 persen untuk provinsi.
Menurut Norsan, dengan skema baru tersebut, Kabupaten Sanggau dinilai memiliki peluang meningkatkan penerimaan daerah. Potensi tunggakan pajak kendaraan dinas yang disebut mencapai sekitar Rp 670 juta, apabila dituntaskan, dapat membuka peluang DBH hingga sekitar Rp 47 miliar bagi daerah. Pemerintah provinsi memastikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bahwa dana tersebut akan segera ditransfer setelah kewajiban pajak diselesaikan.
“Kami memastikan bahwa pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) akan segera mentransfer dana tersebut begitu kewajiban pajak diselesaikan oleh pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (mse)
Editor : Hanif