PONTIANAK POST – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membantu menyelesaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Kota Pontianak, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga penataan wilayah.
Sebagai kota jasa dan perdagangan, investasi di Pontianak didominasi sektor kuliner, kafe, restoran, dan jasa lainnya. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, Pontianak menghadapi persoalan serius, terutama akibat aktivitas Pelabuhan Dwikora dan distribusi logistik.
“Kami berharap Pelabuhan Kijing bisa segera beroperasi minimal 50 persen untuk mengurangi arus kendaraan berat di dalam kota,” katanya saat Silaturahmi Ramadan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (27/2).
Selain itu, Wali Kota menyoroti perlunya percepatan pembangunan outer ring road, Jembatan Kapuas III, serta rencana Jembatan Garuda sebagai solusi jangka panjang mengatasi kemacetan. Tahun ini, Pemerintah Kota Pontianak akan menuntaskan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan paralel Sungai Jawi. Ia berharap pada tahun depan jalan provinsi tersebut dapat mulai dibangun, termasuk rencana pelebaran Jalan Imam Bonjol.
Ia juga meminta dukungan pemerintah provinsi untuk memediasi kerja sama lintas wilayah, mengingat sebagian trase jalan berada di Kabupaten Kubu Raya.
Persoalan batas wilayah turut menjadi perhatian. Ia menyebut masih terdapat wilayah yang secara administratif menjadi perdebatan karena sebagian warga memilih ber-KTP Pontianak.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memediasi revisi regulasi agar persoalan batas wilayah ini bisa diselesaikan dengan baik,” harapnya.
Di sektor kesehatan, Wali Kota mengungkapkan adanya pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp223 miliar pada 2026 yang berdampak pada pembiayaan berbagai program, termasuk Universal Health Coverage (UHC). Meski pada 2025 capaian UHC mencapai 98,2 persen dan mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan, pada 2026 pemerintah kota harus menambah anggaran secara signifikan untuk mempertahankan layanan tersebut.
“Kami tetap berkomitmen menjaga layanan kesehatan, tetapi tentu berharap ada dukungan tambahan agar program ini tetap optimal,” ujarnya.
Dalam mitigasi bencana, Pontianak menghadapi dua ancaman utama, yakni banjir saat musim hujan dan air pasang, serta kebakaran lahan saat musim kemarau. Pemerintah kota menerapkan sistem pompanisasi untuk mengurangi genangan, sembari mendorong normalisasi sungai yang menjadi kewenangan lintas wilayah.
Di akhir paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa kemajuan Pontianak tidak dapat dilepaskan dari dukungan daerah sekitar sebagai hinterland. Dengan lebih dari 43 ribu mahasiswa dari luar daerah yang menempuh pendidikan di Pontianak, kota ini terus mengalami peningkatan mobilitas dan kepadatan.
“Kami berharap kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat semakin kuat agar Pontianak sebagai gerbang Kalimantan Barat dapat berkembang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan siap mendukung pembangunan jalan provinsi di Kota Pontianak, termasuk rencana outer ring road untuk wilayah Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara.
“Kami juga akan mengusulkan Jembatan Kapuas III. Jika itu dapat terlaksana, insyaallah kemacetan akan terurai,” katanya.
Ria Norsan memastikan akan menyinergikan kawasan hinterland Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Ia menyebut wilayah tersebut merupakan gerbang Kalimantan Barat.
“Alhamdulillah, menteri yang datang memuji Pontianak adem, ayem, dan enak karena penataan kota dan banyak ruang terbuka hijau. Walaupun kotanya kecil, jika ditata dengan baik, pasti akan bagus,” sebutnya. (iza/r)
Editor : Hanif