PONTIANAK POST - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, meminta pemerintah Indonesia segera memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk warga asal Kalbar, yang berada di kawasan terdampak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang dalam dua hari terakhir dilaporkan semakin memanas.
Aloysius menyampaikan kekhawatirannya atas keselamatan WNI yang misalnya tengah menjalankan ibadah umrah, bekerja, belajar, maupun melakukan kunjungan di negara-negara sekitar wilayah konflik.
“Mungkin ada warga Kalbar atau warga kita yang sedang umrah, belajar, bekerja, atau kunjungan wisata di wilayah-wilayah konflik itu. Sekarang sudah terjadi amuk rudal berdaya ledak tinggi dan serangan pesawat canggih. Kita tentu khawatir,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat, khususnya melalui kementerian terkait dan perwakilan diplomatik di luar negeri, dapat mengambil langkah teknis pengamanan dan evakuasi jika diperlukan.
Menurutnya, sejumlah informasi menyebutkan adanya penundaan kepulangan karena pembatasan penerbangan di wilayah udara yang terdampak konflik. Beberapa bandara dilaporkan membatasi pendaratan dan keberangkatan pesawat demi alasan keamanan.
“Kita mendapat informasi bahwa kepulangan juga tertunda karena pesawat tidak bisa mendarat di wilayah yang mendekati zona konflik. Ini tentu menjadi perhatian serius,” katanya.
Aloysius menekankan pentingnya akses informasi yang jelas bagi keluarga WNI di daerah, termasuk Kalimantan Barat, agar mendapatkan kepastian mengenai kondisi dan rencana pemulangan.
Konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dikhawatirkan berdampak luas pada stabilitas kawasan Timur Tengah. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain disebut berada di kawasan yang berpotensi terdampak secara tidak langsung, baik dari sisi keamanan maupun lalu lintas penerbangan.
Sebagai wakil rakyat di daerah, Aloysius berharap pemerintah Indonesia dapat meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan, terutama dalam memberikan perlindungan maksimal bagi WNI.
“Sebagai warga negara, kita berharap pemerintah bisa memastikan keamanan dan kepastian bagi warga kita, termasuk dari Kalbar, agar bisa kembali dengan selamat atau setidaknya merasa aman,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah WNI asal Kalimantan Barat yang berada di wilayah terdampak langsung konflik tersebut. Pemerintah pusat diharapkan segera menyampaikan pembaruan informasi secara berkala untuk menenangkan masyarakat. (den)
Editor : Miftahul Khair