PONTIANAK POST – Sekitar 80 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak yang tergabung dalam BEM REMA menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Lima Tuntutan Satu Tujuan” di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (2/3) pukul 14.00 WIB. Namun lelet hingga masa aksi baru berkumpul sekitar pukul 16.00 WIB.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan.
Massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, serta Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, di ruang Balairungsari Gedung DPRD Kalbar. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan nota protes dan berharap aspirasi mereka diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Mahasiswa BEM REMA Universitas PGRI Pontianak, Agung S., menyatakan pihaknya menolak pemangkasan anggaran pendidikan yang disebut dialihkan untuk pembiayaan MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan kualitas pendidikan nasional.
“Kami menolak pendidikan dijadikan tumbal kebijakan. Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan,” tegasnya dalam orasi.
Koordinator lapangan aksi, Julius, menyampaikan sejumlah tuntutan mahasiswa, yakni Menghadirkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar untuk menerima aspirasi.
Kemudian, mendesak Presiden mengembalikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas nasional, menolak pemangkasan anggaran pendidikan untuk pembiayaan MBG dan meminta penghentian sementara program MBG selama bulan Ramadan guna evaluasi menyeluruh. "Kami juga menuntut realisasi janji politik peningkatan kesejahteraan guru dan mendesak dilakukannya reformasi Polri," ujarnya.
Spanduk-spanduk yang dibentangkan mahasiswa memuat pesan seperti “Pendidikan dan Kesehatan Bukan Tumbal Kebijakan” dan “Sejahterakan Guru, Tegakkan Reformasi Polri.”
Mahasiswa menilai evaluasi terhadap program MBG perlu dilakukan secara komprehensif, terutama terkait transparansi anggaran dan dampaknya terhadap alokasi sektor lain.
Mereka menegaskan aksi tersebut bukan sekadar protes, melainkan upaya mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan generasi bangsa.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga aksi berakhir menjelang berbuka puasa, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kalimantan Barat terkait tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa tersebut. (den)
Editor : Miftahul Khair