PONTIANAK POST – Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyatakan pihak DPRD Kalbar beberapa hari belakangan ini banyak menerima aspirasi, masukan dan kritikan para mahasiswa terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya usai menerima perwakilan BEM se-Kalbar bersama Ketua DPRD Kalbar, Aloysius.
Menurut Zulfydar, pada prinsipnya mahasiswa meminta adanya evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan MBG, khususnya menyangkut standar kebersihan dan kualitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat.
“Pada intinya masyarakat atau mahasiswa menyampaikan agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Dan beberapa bulan lalu, sebetulnya kami juga sudah mengingatkan agar aspek higienitas makanan benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Zulfydar mengakui DPRD Kalbar telah memantau sejumlah kejadian di lapangan yang kemudian menjadi aspirasi publik. Meski demikian, di satu sisi dan secara umum program MBG juga mendapat respons positif dari masyarakat.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang beredar, terdapat mitra MBG di Kalimantan Barat yang sementara dihentikan operasionalnya oleh koordinator daerah karena tidak mengikuti aturan yang berlaku. Bahkan, disebutkan ada dua. dapur MBG yang diberhentikan operasionalnya sementara akibat persoalan tersebut.
“Reward dan punishment itu penting dalam pengelolaan program ini. Tidak semua daerah mengalami permasalahan yang sama, tetapi jika ada pelanggaran tentu harus ada tindakan,” tegasnya.
Zulfydar mengatakan pihaknya bersama Ketua DPRD Kalbar dan pimpinan DPRD lainnya juga mempertimbangkan untuk mengundang Koordinator MBG Kalimantan Barat guna mendapatkan penjelasan langsung terkait skema pelaksanaan program di daerah.
Langkah itu dinilai penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, sekaligus untuk memastikan perbaikan sistem jika ditemukan kendala teknis di lapangan.
“Kita ingin mengetahui bagaimana skema yang terjadi di tengah masyarakat dalam rangka perbaikan. MBG ini pada dasarnya baik untuk masyarakat, terutama yang membutuhkan. Harapannya program ini benar-benar memberi manfaat,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Kalbar terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Evaluasi, menurutnya, bukan untuk melemahkan program, melainkan untuk memperkuat pelaksanaan agar sesuai tujuan awal. (den)
Editor : Miftahul Khair