PONTIANAK POST – Memanasnya konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta pemerintah pusat segera memastikan kondisi serta keselamatan WNI yang saat ini berada di wilayah tersebut, termasuk jamaah umrah, pekerja, maupun wisatawan.
Menurut Zulfydar, banyak masyarakat Indonesia yang sedang berada di Timur Tengah untuk berbagai keperluan, seperti ibadah umrah di Mekah dan Madinah, pekerjaan, hingga perjalanan wisata.
“Saya mendapat informasi ada masyarakat Indonesia yang sedang umrah di Mekah dan Madinah atau melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk liburan maupun pekerjaan, sementara situasi konflik di kawasan tersebut sedang meningkat,” ujarnya kepada awak media di Pontianak, baru-baru ini.
Ia menilai pemerintah perlu segera melakukan pendataan terhadap jumlah WNI yang berada di kawasan Timur Tengah, termasuk kemungkinan adanya warga asal Kalimantan Barat.
Pendataan tersebut penting agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat, terutama jika situasi keamanan memburuk dan diperlukan proses pemulangan warga ke Indonesia.
“Kita perlu mengetahui berapa jumlah masyarakat Indonesia yang berada di kawasan itu, termasuk kemungkinan ada warga Kalimantan Barat,” katanya.
Zulfydar juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara Timur Tengah guna memastikan perlindungan bagi WNI.
Ia berharap seluruh WNI yang berada di kawasan tersebut tetap berada dalam pengawasan dan perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun konsulat di masing-masing negara.
“Kita berharap masyarakat Indonesia yang berada di Madinah, Mekah, atau negara-negara Timur Tengah tetap dalam keadaan baik dan berada dalam perlindungan KBRI,” ujarnya.
Beberapa negara yang menjadi perhatian antara lain Iran, Kuwait, Mesir, Uni Emirat Arab, serta negara Timur Tengah lainnya yang kerap menjadi tujuan perjalanan warga Indonesia.
Selain faktor keamanan, Zulfydar juga menyoroti potensi dampak konflik terhadap mobilitas penerbangan internasional dari kawasan tersebut.
Ia menyebut adanya informasi mengenai kenaikan biaya perjalanan akibat keterbatasan penerbangan.
“Ada informasi biaya penerbangan menjadi mahal karena keterbatasan pesawat yang bisa berangkat. Ini tentu menjadi pertimbangan bagi masyarakat, terutama yang menggunakan layanan ekonomi,” katanya.
Meski demikian, ia berharap pemerintah terus memantau perkembangan situasi serta menyiapkan langkah antisipatif jika proses pemulangan WNI harus dilakukan.
“Yang terpenting pemerintah memantau masyarakat Indonesia, menenangkan mereka, dan memastikan koordinasi dengan KBRI berjalan dengan baik. Jika memang waktunya pulang, tentu harus dipulangkan,” pungkasnya. (den)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro