PONTIANAK POST – Isu keterbatasan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah memanasnya konflik geopolitik global mulai memicu kekhawatiran di masyarakat. Di sejumlah SPBU di Kalimantan Barat bahkan terlihat antrean kendaraan yang lebih panjang dari biasanya.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan.
Menurut Prabasa, kekhawatiran publik muncul setelah adanya pernyataan pemerintah pusat terkait cadangan BBM nasional yang disebut hanya cukup untuk puluhan hari.
“Kami juga sedikit kaget ketika mendengar pernyataan pemerintah pusat bahwa ketersediaan BBM nasional hanya bertahan sekitar puluhan hari saja. Saya harapkan informasi tersebut tidak tepat dan BBM tetap tersedia cukup,” kata Prabasa kepada awak media di Pontianak.
Pernyataan itu merujuk pada penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengenai kondisi cadangan energi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Meski demikian, Prabasa mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena kepanikan justru dapat memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar.
Ia juga meminta masyarakat tidak memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan BBM demi kepentingan pribadi.
“Saya mengimbau masyarakat tetap tenang, jangan sampai emosional dengan melakukan antrean panjang atau menjadi penimbun dadakan karena khawatir dengan situasi perang di luar negeri,” ujarnya.
Menurutnya, reaksi berlebihan justru dapat menimbulkan persoalan baru di tingkat daerah, terutama terkait distribusi BBM.
Sebagai pimpinan DPRD Kalbar, Prabasa menegaskan lembaganya akan terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan serta distribusi BBM di masyarakat, khususnya melalui Komisi IV yang membidangi sektor energi dan infrastruktur.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga akan diperkuat untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal.
“Kami dari DPRD Kalbar, khususnya sesuai bidang saya bersama Komisi IV, akan terus mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM di masyarakat,” katanya.
Prabasa berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat merespons dinamika global dengan langkah cepat dan terukur agar pasokan energi nasional tetap terjaga.
“Pemerintah harus sigap dan cepat mengambil langkah. Tapi ini juga membutuhkan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap situasi geopolitik global segera mereda sehingga tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap stabilitas energi maupun perekonomian nasional. (den)