PONTIANAK POST – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, sejumlah kalangan mulai memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat.
Heri Mustamin, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Kalimantan Barat menilai perjalanan satu tahun pemerintahan tersebut perlu disikapi dengan sikap apresiatif sekaligus kritis.
Menurutnya, setiap pemerintahan memiliki proses dan dinamika yang harus dilalui, termasuk dalam menjalankan program pembangunan daerah.
“Kalau saya melihatnya begini, setiap sesuatu itu ada prosesnya. Apalagi ini masih dalam satu tahun pertama pemerintahan Pak Norsan dan Pak Krisantus, tentu kita tetap perlu bersyukur dan memberikan apresiasi terhadap berbagai dinamika yang terjadi,” ujarnya dalam wawancara di Pontianak, baru-baru ini.
Ia menjelaskan bahwa apresiasi terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat dari dua sisi, yakni apresiasi atas capaian yang berhasil diraih serta apresiasi yang bersifat otokritik sebagai bahan perbaikan ke depan.
Salah satu hal yang menurutnya patut diapresiasi adalah mulai membaiknya hubungan koordinasi antara gubernur dan wakil gubernur setelah sempat muncul dinamika pada awal masa kepemimpinan.
“Sekarang saya melihat kekompakan antara Pak Norsan dan Pak Krisantus sudah mulai membaik. Mungkin di awal-awal memang ada dinamika karena belum terbangun koordinasi yang kuat,” kata Heri.
Meski demikian, ia menilai capaian pembangunan pada tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan kinerja pemerintahan saat ini, karena sebagian besar program yang berjalan masih merupakan hasil perencanaan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Sutarmidji.
“Perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagian besar masih dibuat oleh gubernur sebelumnya. Jadi kalau kita menilai keberhasilan yang menonjol dari pemerintahan sekarang, mungkin masih terlalu dini,” ujarnya.
Ia berharap program-program yang dinilai positif dari pemerintahan sebelumnya dapat dilanjutkan apabila selaras dengan visi dan misi pemerintahan Norsan–Krisantus.
Selain persoalan transisi kebijakan, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi ruang gerak pembangunan daerah.
Ia menyebut efisiensi anggaran yang mencapai hampir Rp700 miliar tentu berdampak pada kapasitas belanja pembangunan, khususnya untuk sektor infrastruktur.
“Kalau anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya, tentu akan memberi nilai tambah bagi pembangunan daerah. Namun dengan adanya efisiensi, ruang gerak pemerintah juga menjadi terbatas,” kata Heri.
Meski demikian, ia menilai dampak efisiensi tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat secara persentase tidak terlalu besar karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif signifikan.
Di sisi lain, ia menilai pembangunan di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar, terutama karena luas wilayah yang tidak sebanding dengan kapasitas anggaran daerah.
Dengan APBD sekitar Rp6 triliun, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah dinilai masih akan berjalan relatif lambat.
Selain itu, ia juga menyoroti isu terkait penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Barat yang perlu dikonfirmasi melalui data resmi.
“Kalau memang benar angka kemiskinan dan pengangguran menurun, tentu itu kabar baik. Tapi kita perlu menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik agar data tersebut bisa menjadi tolok ukur kebijakan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa menilai keberhasilan pemerintahan Norsan–Krisantus secara menyeluruh dalam waktu satu tahun masih terlalu dini.
Pasalnya, banyak program yang saat ini berjalan merupakan lanjutan dari perencanaan pemerintahan sebelumnya, sementara implementasi visi dan misi pemerintahan baru masih dalam tahap awal.
“Kalau kita ingin menilai keberhasilan pemerintahan Pak Norsan hari ini, saya pikir masih terlalu dini. Karena banyak program yang berjalan sekarang masih merupakan perencanaan pemerintah sebelumnya,” ujarnya.
Meski demikian, ia berharap ke depan visi dan misi pemerintahan saat ini dapat berjalan selaras dengan program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya demi mendorong kemajuan Kalimantan Barat. (den)
Editor : Miftahul Khair