PONTIANAK POST - Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Barat mulai memperluas pasar hingga ke tingkat internasional, baik melalui ekspor langsung maupun pemasaran produk di luar negeri.
Konsultan PLUT Kalimantan Barat, Azmi Taufiqurrahman, mengatakan aktivitas UMKM yang menembus pasar luar negeri semakin berkembang, terutama setelah masa pandemi Covid-19.
“Sekarang sudah banyak UMKM Kalbar yang go internasional. Ada yang ekspor secara administratif, ada juga yang memasarkan produknya langsung di luar negeri. Mereka ikut membawa citra produk Indonesia di negara lain,” ujarnya di Pontianak, baru-baru ini.
Menurut Azmi, perkembangan tersebut tidak lepas dari meningkatnya pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha. Sejak pandemi 2020–2021, banyak UMKM mulai memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar dan menjaga keberlanjutan usaha.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Barat, UMKM per kabupaten/kota di Kalimantan Barat, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai sekitar 338 ribu unit usaha.
Komposisinya didominasi usaha mikro sebanyak 336 ribu lebih unit, sementara usaha kecil sekitar 1.845 unit dan usaha menengah 267 unit.
Sebaran terbesar berada di Kabupaten Sambas dengan lebih dari 51 ribu unit usaha, disusul Kabupaten Kubu Raya sekitar 44 ribu unit dan Kota Pontianak sekitar 38 ribu unit.
Dominasi usaha mikro tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Kalbar.
Dari sisi sektor usaha, produk kuliner menjadi yang paling dominan dalam ekspor maupun pemasaran ke luar negeri, disusul kerajinan dan fesyen.
“Kalau sektor yang paling banyak itu kuliner, karena memang UMKM kita cukup dominan di bidang makanan. Selain itu ada juga kerajinan dan fashion,” kata Azmi.
Salah satu upaya memperluas akses pasar dilakukan melalui partisipasi pelaku usaha dalam pameran internasional. Sekitar 40 UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar pernah mengikuti pameran dagang Borneo Expo di Sarawak, Malaysia, untuk mempromosikan produk lokal.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Barat, Permai Budi Susatyo, mengatakan selain mendorong pemasaran, pemerintah daerah juga berupaya membantu pelaku usaha dalam mengakses permodalan. Namun ia mengakui masih ada kendala yang dihadapi pelaku UMKM, terutama terkait persyaratan perbankan.
Menurut Permai, meskipun pemerintah pusat menyampaikan bahwa kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon tertentu dapat diberikan tanpa agunan, dalam praktiknya bank tetap menerapkan sejumlah persyaratan.
“Di lapangan memang masih ada persyaratan dari perbankan, seperti agunan. Ini kadang menjadi salah satu kendala bagi UMKM untuk mengakses permodalan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar melakukan pembinaan sekaligus memfasilitasi komunikasi antara pelaku usaha dan lembaga keuangan. Pemerintah daerah juga dapat memberikan rekomendasi kepada perbankan terhadap UMKM yang dinilai layak memperoleh pembiayaan.
Selain persoalan permodalan, tantangan lain yang masih dihadapi UMKM adalah legalitas usaha. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha atau belum terdata secara resmi.
Melalui layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar menyediakan tujuh konsultan yang membantu pelaku usaha dalam proses perizinan, mulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, izin PIRT, hingga hak kekayaan intelektual (HAKI).
“Pelaku usaha cukup membawa KTP, email aktif, titik koordinat lokasi usaha, dan foto tempat usaha. Proses pembuatan NIB ini gratis,” kata Permai.
Sepanjang tahun lalu, lebih dari 1.000 pelaku UMKM di Kalimantan Barat telah difasilitasi untuk memperoleh berbagai bentuk legalitas usaha melalui layanan tersebut.
Permai menegaskan peran UMKM sangat penting bagi perekonomian daerah karena menjadi salah satu penyumbang signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Bahkan saat pandemi Covid-19 melanda dan sejumlah sektor ekonomi mengalami penurunan, sektor UMKM tetap bertahan.
“Ketika sektor lain terdampak, UMKM masih tetap eksis. Terutama sektor kuliner yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya. (mse)
Editor : Hanif