PONTIANAK POST — Di tengah wacana pemerintah pusat yang tengah mematangkan skema kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi energi, Pemerintah Kota Pontianak mengambil sikap berbeda.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan, untuk sementara ASN di ibu kota Kalimantan Barat tetap bekerja penuh secara langsung dari kantor. Keputusan itu ditegaskan Edi usai mempertimbangkan kondisi geografis dan pola domisili aparatur sipil negara (ASN) di Pontianak.
Menurutnya, wilayah kota yang relatif kecil serta mayoritas ASN yang tinggal di dalam kota membuat sistem kerja tatap muka masih menjadi pilihan paling efektif. “Kami sementara tidak menerapkan WFA, kami kerja langsung, karena Pontianak kan tidak terlalu luas, dan ASN juga tinggal di sini. Jadi saya rasa lebih bagus kerja langsung,” kata Edi, Rabu (25/3).
Sikap serupa juga berlaku di sektor pendidikan. Pemerintah Kota Pontianak belum melihat urgensi penerapan pembelajaran daring pascalibur. Edi menilai proses belajar mengajar secara tatap muka tetap memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan sistem jarak jauh. “Kalau langsung lebih bagus, lebih efektif daripada daring,” ujarnya.
Di tengah dinamika kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Pontianak memilih fokus pada peningkatan kinerja aparatur pasca-Idulfitri. Edi berharap momentum ini menjadi titik awal bagi ASN untuk lebih responsif dan adaptif dalam melayani masyarakat.
“ASN harus lebih peduli, mampu membaca situasi, dan bergerak cepat dalam memitigasi berbagai persoalan yang berdampak pada masyarakat,” tutupnya.
Pemerintah Pusat Godok Skema WFH
Di saat yang sama, pemerintah pusat masih menggodok kebijakan WFH sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, salah satu skema yang dibahas adalah penerapan WFH selama satu hari dalam sepekan, meski keputusan final masih menunggu arahan Presiden.
“Yang saya dengar itu satu hari selama seminggu. Tapi hari apa yang akan diambil, nanti diputuskan setelah dilaporkan ke Presiden,” kata Tito.
Ia menambahkan, pemerintah telah berpengalaman menerapkan pola kerja serupa saat pandemi COVID-19. Karena itu, menurutnya, pelaksanaan WFH bukan hal baru bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Namun, Tito menekankan layanan publik yang bersifat esensial tetap harus berjalan, seperti transportasi, layanan kesehatan, hingga kebersihan.
“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” tegasnya.
Target Efisiensi dan Dorongan ke Sektor Swasta
Wacana ini sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut kebijakan WFH akan diberlakukan bagi ASN dan diimbau bagi sektor swasta, dengan target penghematan konsumsi bahan bakar minyak.
Sementara itu, dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keputusan terkait kebijakan WFH sebenarnya telah diambil dan akan segera diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Ia menyebut, meski ada potensi penurunan konsumsi BBM, dampak kebijakan tidak bisa dilihat secara sempit.
Menurut Purbaya, peningkatan aktivitas ekonomi justru bisa terjadi seiring perubahan pola kerja, yang pada akhirnya berpotensi mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak.
“Hemat mungkin tidak di situ saja, karena kalau ekonomi aktif, bisnis naik, konsumsi naik, pajak juga ikut naik,” katanya.
Terkait opsi pelaksanaan, ia mengungkapkan hari dengan durasi kerja lebih pendek, seperti Jumat, menjadi salah satu pertimbangan karena dinilai memberi dampak paling kecil terhadap produktivitas. (iza/jpc)
Editor : Hanif