PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema “Sinergi dan Refleksi: Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan Melalui Implementasi HAM” pada Selasa (31/3).
Kegiatan yang berlangsung di HARRIS Hotel Pontianak ini diikuti oleh Kanwil Kemenkum Kalbar bersama 39 peserta undangan dari berbagai unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, sebagai bagian dari upaya memotret kondisi pemajuan dan penegakan HAM di Kalimantan Barat.
FGD dibuka oleh Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong implementasi HAM yang berkeadilan dan berkelanjutan di daerah.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber menyampaikan pandangan strategis terkait pembangunan berbasis HAM, di antaranya Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak yang memaparkan materi tentang pembangunan berbasis HAM dalam konteks Kalimantan Barat, serta Kepala Bapperida Provinsi Kalbar yang mengangkat tema pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalbar memaparkan materi terkait upaya pemajuan dan penegakan HAM di Kalimantan Barat sebagai bagian dari mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Kegiatan FGD berlangsung secara interaktif dengan memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, serta klarifikasi terhadap berbagai isu strategis yang berkembang, khususnya terkait tantangan dan peluang dalam pemajuan HAM di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Kalbar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen aktif dalam mendukung pemajuan dan penegakan HAM di wilayah Kalimantan Barat.
“FGD ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM terintegrasi dalam setiap kebijakan dan pembangunan di daerah,” ujar Jonny.
Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar memiliki peran penting dalam mendukung implementasi HAM melalui fungsi pelayanan hukum, pembinaan hukum, serta penguatan regulasi yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong penguatan regulasi yang responsif terhadap nilai-nilai HAM serta memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dihasilkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jonny menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.
Melalui partisipasi aktif dalam FGD ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berharap dapat terus berkontribusi dalam penguatan ekosistem hukum yang berperspektif HAM, sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Barat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial. (*)
Editor : Miftahul Khair