PONTIANAK POST - Target Indonesia FOLU Net Sink 2030 dinilai tidak hanya sebagai komitmen lingkungan, tetapi juga peluang strategis bagi daerah untuk mendorong ekonomi hijau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat menjadi pembicara kunci dalam webinar nasional terkait ekonomi hijau dan kolaborasi multipihak yang digelar secara daring dari Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (31/3).
Menurutnya, agenda penurunan emisi di sektor kehutanan justru membuka ruang bagi penguatan tata kelola hutan sekaligus menarik investasi berbasis rendah karbon.
“Ini bukan sekadar kewajiban, tetapi peluang untuk memperkuat tata kelola hutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Viral di Media Sosial, Polres Ketapang Tak Temukan Tambang Emas Ilegal di Jelai Hulu
Webinar tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil dan komunitas pengelola hutan, yang menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan lingkungan.
FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan target nasional untuk memastikan serapan karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lebih tinggi dibandingkan emisinya, melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi ekosistem, serta pengurangan deforestasi.
Norsan menyoroti posisi strategis Kalimantan Barat yang memiliki kawasan hutan tropis sekitar 8,4 juta hektare atau lebih dari separuh wilayahnya. Selain itu, sebagian besar desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menempatkan Kalbar pada posisi penting dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim sekaligus pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Pembangunan daerah dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan seimbang. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang,” tegasnya.
Baca Juga: Antisipasi Kemarau Panjang 2026, Pemkab Kubu Raya Perketat Pengawasan Lahan Gambut
Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Bambang Hendroyono, menekankan pentingnya peran forum multipihak dalam menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat agar implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030 berjalan lebih efektif, termasuk dalam memperkuat peran daerah.
“Dewan Kehutanan Nasional harus menjadi ruang kolaborasi dan solusi dalam merumuskan kebijakan kehutanan ke depan,” ujarnya. (mse)
Editor : Hanif