PONTIANAK POST – Komitmen Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat apresiasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Kalbar bahkan berpeluang mengukir sejarah sebagai penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo menyebut, kesiapan sebagai penyelenggara PKN Tingkat II tersebut, tidak lepas dari dukungan pimpinan daerah. Menurutnya, komitmen gubernur menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kualitas aparatur.
“Insyallah Provinsi Kalbar akan mengukir sejarah untuk pertama kalinya menjadi penyelenggara Diklat PKN II secara nasional,” ujarnya saat menghadiri Workshop Penyusunan Policy Brief di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1/4).
Ia menegaskan, keberhasilan suatu daerah sangat bergantung pada kepemimpinan. Kemajuan organisasi, termasuk pemerintahan daerah, ditentukan oleh sejauh mana komitmen pemimpin dalam mewujudkan perubahan. “Kalau kebaikan hanya menjadi niat atau visi tetapi tidak pernah diimplementasikan, maka tidak akan pernah menjadi kebaikan,” katanya.
Tri Widodo menjelaskan, program PKN II merupakan program mandatori bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Program ini bertujuan menstandarisasi kompetensi kepemimpinan ASN, sekaligus menyiapkan pejabat yang mampu menjawab tantangan birokrasi.
Menurutnya, kebutuhan terhadap pelatihan tersebut cukup besar seiring banyaknya pejabat eselon II di Indonesia. Bahkan, program ini juga dapat diikuti pejabat eselon III yang diproyeksikan menduduki jabatan lebih tinggi.
Ia menambahkan, jika PKN II dapat diselenggarakan di Kalbar, maka akan memberikan dampak positif. Tidak hanya dari sisi peningkatan kapasitas ASN, tetapi juga efisiensi anggaran, dan perputaran ekonomi daerah. “Kalau diselenggarakan di sini, selain lebih efisien juga bisa mengundang peserta dari berbagai daerah, sehingga memberi dampak ekonomi bagi Kalbar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pengembangan kompetensi ASN. Sebagai perpanjangan tangan LAN RI, BPSDM bertanggung jawab dalam mengembangkan kapasitas aparatur mulai dari calon pegawai negeri sipil, hingga pejabat pimpinan tinggi.
Pihaknya bahkan telah melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan fasilitas di BPSDM Kalbar. “Hasilnya cukup baik. Artinya, siapapun yang dididik di sini diharapkan menjadi aparatur yang lebih baik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan policy brief sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Melalui dokumen tersebut, kebijakan yang diambil oleh pimpinan diharapkan benar-benar berbasis data, hasil analisis, dan bukan sekadar opini atau asumsi. “Policy brief menjadi bahan penting bagi pimpinan untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan dipilih. Jadi kebijakan itu berbasis bukti, berbasis riset, data, dan analisis yang kuat,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada LAN RI atas dukungan yang diberikan kepada Pemprov Kalbar. Ia berharap hasil visitasi yang telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti. “Kami berharap pelaksanaan PKN II bisa terlaksana pada 2026. Ini penting untuk menjawab tantangan pembangunan di Kalbar,” ujarnya.
Norsan menegaskan, secara prinsip Pemprov Kalbar telah siap menjadi tuan rumah. Sarana, dan prasarana pendukung dinilai telah memadai, sementara tenaga pengajar nantinya akan didukung oleh LAN RI. “Pada prinsipnya kami sudah siap. Sarana, dan prasarana sudah menunjang, tinggal nanti narasumber, dan pengajarnya dari LAN RI,” tegasnya.
Selain itu, Norsan juga menekankan pentingnya penyusunan policy brief yang dihasilkan dari workshop tersebut. Ia berharap analisis kebijakan yang disusun para peserta mampu memberikan rekomendasi yang tajam serta berdampak langsung bagi masyarakat. “Lewat workshop ini diharapkan lahir kebijakan yang benar-benar berkualitas. Analisis kebijakan harus tajam, dan mampu melihat dampaknya bagi masyarakat,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari menambahkan, pihaknya siap menjalankan mandat sebagai penyelenggara PKN II di daerah. Hal ini menurutnya, juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas kepemimpinan ASN di Kalbar. “Ini bagian dari upaya kami untuk memperkuat kualitas kepemimpinan, dan budaya kerja ASN di Kalbar,” pungkasnya. (bar)
Editor : Hanif