Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman Cek Fakta For Her Jelita Bursa Properti

BPBD Kalbar Ingatkan Waspada Karhutla Meski Musim Kemarau Diprediksi Mulai Juni Mendatang

Hanif • Senin, 6 April 2026 | 11:16 WIB
KARHUTLA: Petugas saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan menyelimuti kawasan Galang, Kabupaten Mempawah pada Februari 2026 lalu. (ISTIMEWA)
KARHUTLA: Petugas saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan menyelimuti kawasan Galang, Kabupaten Mempawah pada Februari 2026 lalu. (ISTIMEWA)

PONTIANAK POST — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meninggalkan jejak kerusakan luas di Kalimantan Barat pada awal 2026. Dalam dua bulan pertama tahun ini saja, lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 10 ribu hektare. Kendati saat ini Kalbar terus dilanda hujan, situasi itu menjadi peringatan serius di tengah prediksi datangnya musim kemarau yang berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino.

Berdasarkan data Januari hingga Februari 2026, total luas lahan terbakar di Kalbar mencapai 10.601,85 hektare. Angka tersebut dihimpun dari data Kementerian Kehutanan RI dan menunjukkan sebaran kebakaran terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan kebakaran terjadi dengan luasan yang bervariasi di setiap daerah. “Total luasan lahan terbakar di Kalbar periode Januari sampai Februari 2026 mencapai 10.601,85 hektare sesuai data dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya.

Kabupaten Kubu Raya tercatat sebagai wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, mencapai 4.263,56 hektare. Disusul Kabupaten Mempawah dengan 3.277,41 hektare, serta Kota Singkawang 2.164,56 hektare.

Selain itu, Kabupaten Bengkayang mencatat lahan terbakar 1.395,14 hektare, Kabupaten Ketapang 1.036,62 hektare, serta Kabupaten Sambas 597,66 hektare.

Beberapa daerah lain juga mencatat kejadian kebakaran dengan luasan lebih kecil, di antaranya Kabupaten Kayong Utara 229,16 hektare, Kota Pontianak 263,18 hektare, Kabupaten Landak 131,90 hektare, serta Kabupaten Melawi 92,57 hektare.

Kemudian di Kabupaten Sintang tercatat 83,34 hektare, Kabupaten Sanggau 48,51 hektare, Kabupaten Kapuas Hulu 16,87 hektare, dan Kabupaten Sekadau 1,42 hektare.

Selain luas lahan terbakar, data Pusdalops BPBD Kalbar juga mencatat tingginya sebaran titik panas (hotspot). Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), jumlah hotspot di Kalbar pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026 mencapai 5.283 titik.

Sebaran titik panas tertinggi terdeteksi di Kabupaten Kubu Raya dengan 1.373 titik, disusul Kabupaten Mempawah 1.146 titik, Kabupaten Kapuas Hulu 1.108 titik, serta Kabupaten Ketapang 1.007 titik.

Selanjutnya Kabupaten Sambas tercatat 391 titik, Kabupaten Bengkayang 372 titik, Kabupaten Landak 257 titik, Kabupaten Sanggau 173 titik, serta Kota Pontianak 186 titik.

Sementara wilayah dengan jumlah hotspot lebih rendah antara lain Kabupaten Kayong Utara 91 titik, Kabupaten Sintang 77 titik, Kabupaten Sekadau 48 titik, Kabupaten Melawi 34 titik, serta Kota Singkawang 20 titik.

Daniel menegaskan data tersebut menjadi indikator penting dalam upaya penanganan dan mitigasi karhutla di Kalbar, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah pencegahan ke depan. “Data ini menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan serta upaya pencegahan karhutla di Kalbar,” katanya.

 

Antisipasi Kemarau

Demi menghadapi potensi meningkatnya kebakaran saat musim kemarau, BPBD Kalbar akan menjalankan berbagai langkah pencegahan. Salah satunya melalui program pembasahan lahan, khususnya di kawasan gambut yang rawan terbakar.

“Pembasahan ini bertujuan mempertahankan kondisi lahan gambut tetap lembap dalam skala luas, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini,” jelas Daniel.

Program tersebut difokuskan pada wilayah yang selama ini kerap menjadi titik rawan karhutla. Selain itu, BPBD juga mengintensifkan patroli darat dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

BPBD Kalbar juga menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI serta instansi terkait lainnya, untuk memastikan langkah pencegahan berjalan optimal di lapangan.

Meski demikian, pelaksanaan program pembasahan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber air di beberapa wilayah rawan kebakaran.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kalbar membuka peluang mengajukan bantuan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk opsi penerapan teknologi modifikasi cuaca jika kondisi darurat terjadi.

 

Kemarau Belum Dekat

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Supadio meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait fenomena El Nino. Meski ada indikasi El Nino di Indonesia, musim kemarau di Kalimantan Barat diperkirakan belum dimulai dalam waktu dekat.

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio, Sutikno, mengatakan awal musim kemarau di Kalbar diprediksi baru terjadi pada dasarian kedua Juni, yakni sekitar 11 hingga 20 Juni mendatang.

“Untuk April ini belum masuk musim kemarau. Prediksi kami, April hingga Mei curah hujan masih dalam kategori normal,” kata Sutikno kepada Pontianak Post.

Ia menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan potensi hujan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, sehingga risiko karhutla diperkirakan dapat ditekan, meski tidak sepenuhnya hilang.

Dari sisi jarak pandang di sekitar wilayah Bandara Internasional Supadio, BMKG sempat mencatat penurunan signifikan pada 27 hingga 28 Maret dengan visibilitas di bawah satu kilometer. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung singkat, sekitar dua jam pada pagi hari.

“Penurunan jarak pandang terjadi sekitar pukul 06.00 hingga 07.00. Saat ini, termasuk tanggal 29 dan 30 Maret, jarak pandang sudah kembali normal di atas satu kilometer sehingga aktivitas penerbangan aman,” ujarnya.

Di sisi lain, jumlah hotspot di Kalbar menunjukkan tren peningkatan sepanjang Januari hingga Maret 2026. Lonjakan tertinggi terjadi pada Maret.

Sutikno menyebutkan tiga wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak saat ini adalah Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah. Khusus pada Maret, Ketapang menjadi wilayah dengan titik panas tertinggi, disusul Kubu Raya dan Mempawah. “Jika dibandingkan Januari dan Februari, peningkatan pada Maret cukup signifikan,” katanya.

Berdasarkan data historis BMKG periode 2015–2025, puncak kemunculan hotspot di Kalbar umumnya terjadi pada Agustus hingga September. Karena itu, kewaspadaan dini dinilai penting agar kebakaran tidak meluas.

“Sekarang memang mulai meningkat, tetapi puncaknya biasanya terjadi pada Agustus atau September. Ini yang harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.

BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau di Kalbar akan berlangsung pada Juli hingga Agustus. Dengan kondisi tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang rawan karhutla.

“Dalam sepekan ini potensi hujan masih ada sehingga karhutla diperkirakan berangsur berkurang. Namun untuk wilayah Kubu Raya bagian barat, kewaspadaan tetap diperlukan karena distribusi hujan belum merata,” pungkas Sutikno. (bar)

Editor : Hanif
#waspada #bpbd #karhutla #Kemarau #kal