PONTIANAK POST - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Barat menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di wilayah konsesi korporasi menunjukkan kegagalan serius dalam penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan. Temuan ini mengemuka setelah analisis terhadap ribuan titik panas sepanjang awal 2026.
Secara nasional, tercatat 11.189 hotspot dalam hampir empat pekan pertama Maret 2026, dengan 1.351 titik berada di dalam dan sekitar konsesi 15 perusahaan sektor sawit, kehutanan, dan tambang. Di Kalimantan Barat sendiri, WALHI mencatat 679 titik hotspot sepanjang Januari hingga Maret dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sedang.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalbar, Sri Hartini, menyebut pola sebaran titik api tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi di dalam wilayah izin perusahaan. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi kuat adanya persoalan mendasar dalam tata kelola lahan.
“Keberulangan karhutla di konsesi korporasi adalah bukti nyata bahwa ini merupakan kejahatan ekologis yang terstruktur, bukan sekadar faktor iklim,” ujar Sri Hartini, Senin (8/4).
Baca Juga: BPBD Kalbar Ingatkan Waspada Karhutla Meski Musim Kemarau Diprediksi Mulai Juni Mendatang
Ia menjelaskan, kerusakan ekosistem gambut akibat aktivitas korporasi menjadi pemicu utama kebakaran. Pembukaan lahan melalui pembuatan kanal drainase menyebabkan gambut mengering dan mudah terbakar. Dalam situasi ini, fenomena iklim seperti El Niño hanya memperparah kondisi yang sudah rentan.
“Fenomena El Niño hanyalah pemicu. Kondisi lahan yang rusak dan kering akibat aktivitas korporasi adalah penyebab utamanya,” tegasnya.
WALHI juga menyoroti lemahnya respons negara dalam menangani persoalan tersebut. Menurut Sri Hartini, pemerintah masih cenderung menjadikan faktor cuaca sebagai alasan utama, tanpa menyentuh akar persoalan berupa pengawasan dan penindakan terhadap korporasi.
“Ini sekaligus membuktikan negara gagal dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap tata kelola lahan,” tutur Sri.
Dampak karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Pada awal 2026, kualitas udara memburuk hingga menyebabkan korban jiwa di wilayah Mempawah.
Sementara itu, WALHI nasional mengingatkan potensi karhutla tahun ini bisa semakin meluas seiring prediksi cuaca panas ekstrem akibat kombinasi El Niño dan fase positif Indian Ocean Dipole. Dengan keterbatasan anggaran penanganan bencana, kondisi ini dinilai berisiko mengulang krisis besar seperti tahun 2015.
WALHI menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman. Penegakan hukum terhadap korporasi serta evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha dinilai menjadi langkah mendesak untuk menghentikan siklus kebakaran yang terus berulang setiap tahun.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menyatakan bahwa kondisi tersebut menandakan tidak adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola lingkungan.
“Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, risiko karhutla tahun ini berpotensi lebih besar seiring prediksi fenomena El Niño ekstrem yang dapat meningkatkan suhu secara signifikan. Kondisi tersebut diperparah dengan fase positif Indian Ocean Dipole yang berpotensi memperpanjang musim kemarau hingga berbulan-bulan.
Baca Juga: Cegah Karhutla Meluas, Satbrimob Polda Kalbar Lakukan Patroli dan Pastikan Lokasi Bebas Api
“Karhutla tahun ini bisa sangat besar dampaknya, apalagi dengan potensi cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama,” tukasnya. (nda)
Editor : Miftahul Khair