PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menekankan penguatan daya saing daerah sebagai fokus pembangunan 2027 saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Landak.
Kegiatan tersebut dibuka Bupati Landak Karolin Margret Natasa, di Aula Kantor Bupati Landak, Senin (6/4), dan dihadiri Forkopimda, akademisi, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Krisantus menegaskan pembangunan 2027 harus diarahkan pada penguatan fondasi transformasi daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, efisiensi infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Pembangunan 2027 harus lebih terarah, disiplin pada prioritas, dan mampu menghubungkan perencanaan dengan hasil yang ingin dicapai,” ujarnya.
Ia menyebut, tahun 2027 menjadi fase penting karena merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPD 2025–2045 di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut sejak 2026.
“Kondisi global yang tidak pasti harus diantisipasi dengan langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan efektif,” katanya.
Krisantus juga memaparkan capaian pembangunan Kalimantan Barat sebagai modal awal, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) 72,09, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang berada di bawah rata-rata nasional.
Untuk tahun 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,27–6,47 persen, inflasi 2,5±1 persen, penurunan kemiskinan menjadi 5,64 persen, pengangguran 4,73 persen, serta IPM pada kisaran 74,31–75,58.
Menurutnya, target tersebut akan didukung melalui prioritas pembangunan seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hilirisasi komoditas, perbaikan infrastruktur dasar, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Ia juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Landak sebagai kawasan industri hijau dan lumbung pangan daerah. Pengembangan hilirisasi komoditas sawit dan karet, kata dia, perlu didukung perbaikan infrastruktur dan penguatan pendidikan vokasi.
“Musrenbang ini harus menghasilkan program yang memiliki daya ungkit nyata. Perkuat sinergi dan dorong pendanaan kreatif untuk membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Karolin Margret Natasa menegaskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD) 2027 harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menjelaskan, RKPD merupakan dokumen tahunan yang disusun secara berjenjang melalui Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Saya berharap penyusunan RKPD ini benar-benar memperhatikan keberlanjutan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Landak 2025–2029,” ujarnya. (mse/r)
Editor : Hanif