PONTIANAK POST - Rapat koordinasi persiapan Semarak Pariwisata, UMKM, dan Keuangan Kalimantan Barat (Saprahan Khatulistiwa) Tahun 2026 digelar secara daring pada Selasa (8/4) melalui Zoom Meeting.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat ini diikuti oleh berbagai instansi, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida bersama jajaran, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa rangkaian kegiatan Saprahan Khatulistiwa ke-7 telah dimulai melalui pre-event sejak 21 Januari hingga 30 April 2026. Kegiatan ini bertujuan membangun antusiasme masyarakat sekaligus melestarikan budaya lokal.
Adapun puncak acara (main event) direncanakan berlangsung pada 4 hingga 6 Mei 2026 di pelataran Ayani Mega Mall, dengan menghadirkan berbagai atraksi budaya, kuliner khas saprahan, serta pertunjukan seni sebagai sarana promosi kekayaan budaya Kalimantan Barat.
Panitia juga memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dekranasda, serta Halal Center IAIN Pontianak.
Rangkaian kegiatan meliputi opening ceremony yang direncanakan dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, penyediaan booth One Stop Service UMKM, temu bisnis, festival, workshop wastra, kompetisi fashion show, hingga kegiatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.
Baca Juga: No Trust, No Impact: Kemenkum Kalbar Perkuat Kapasitas Humas di Era Digital
Selain itu, agenda kegiatan juga mencakup Festival Liberika Khatulistiwa, bincang wastra, kompetisi fashion show cilik, Ngander Kapuas, serta berbagai kegiatan edukatif dan promotif lainnya. Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan UMKM berbasis budaya lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk daerah.
Dalam sesi diskusi, tim penyelenggara membuka ruang kolaborasi yang fleksibel bagi seluruh instansi untuk memberikan kontribusi dan masukan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar menyampaikan kesiapan pihaknya untuk berpartisipasi melalui pembukaan pojok layanan One Stop Service UMKM.
Layanan ini akan memberikan konsultasi dan pendampingan terkait pendirian perseroan perorangan serta pendaftaran kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri.
Sebagai penutup, seluruh peserta rapat menyampaikan komitmen awal untuk mendukung pelaksanaan Saprahan Khatulistiwa 2026 sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Beberapa kesepakatan teknis turut dihasilkan, antara lain fleksibilitas kehadiran pada booth layanan, dukungan terhadap penyelenggaraan talkshow dan seminar, serta partisipasi dalam publikasi kegiatan.
Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara terintegrasi dan kolaboratif, serta memberikan dampak nyata bagi penguatan UMKM dan ekosistem ekonomi daerah di Kalimantan Barat. (*)
Editor : Miftahul Khair