Keputusan ini diambil setelah peninjauan langsung di lapangan yang menunjukkan kondisi jalan rusak berat dan dinilai lebih mendesak untuk segera ditangani. Kerusakan berupa lubang di sejumlah titik berpotensi semakin parah, terutama saat musim hujan, sehingga mengganggu mobilitas masyarakat.
Alih-alih melanjutkan rencana pembangunan jembatan sepanjang 30 meter senilai sekitar Rp20 miliar, pemerintah memilih mengalihkan anggaran untuk memperbaiki sekitar 3 kilometer ruas jalan. Dari total tersebut, sekitar 2 kilometer akan ditangani secara maksimal, sementara sisanya difungsikan sementara agar tetap dapat dilalui warga.
Menurut Norsan, langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat, terutama distribusi barang dan akses antarwilayah. Sementara itu, jembatan yang ada masih dinilai layak digunakan dalam jangka pendek dengan catatan dilakukan pengawasan ketat.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan memasang rambu-rambu serta memberlakukan pembatasan tonase kendaraan guna menjaga ketahanan jembatan hingga rencana pembangunan kembali dapat direalisasikan.
Pemerintah juga mengajak pemerintah desa dan perusahaan di sekitar kawasan tersebut untuk turut menjaga kondisi jalan, khususnya dalam mengendalikan beban kendaraan berat yang melintas. Menurutnya, kebijakan ini berkaitan dengan penyesuaian prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah, dengan menempatkan kebutuhan paling mendesak masyarakat sebagai fokus utama. (mdy)
Editor : Hanif