PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2027 di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Ketapang Alexander Wilyo, anggota DPRD daerah pemilihan Ketapang dan Kayong Utara, Ketua TP PKK Ketapang, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Ketapang.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah ke depan, terutama terkait ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada kebijakan fiskal nasional.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun anggaran, seiring adanya tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dalam dua tahun terakhir.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Jelaskan Kendala Layanan Hemodialisis RSUD Landak yang Belum Bisa Diakses Peserta JKN
“Hampir seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengalami pengurangan dana transfer. Bahkan yang lebih memprihatinkan, dana desa yang sebelumnya mencapai Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, kini banyak yang turun menjadi kisaran Rp200 juta hingga Rp350 juta,” ujarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya penyusunan RKPD yang strategis, adaptif, dan terukur dengan memprioritaskan program yang benar-benar mendesak bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada tantangan anggaran, ia menyebut kinerja ekonomi Kalbar menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,39 persen, melampaui angka nasional yang berada di level 5,11 persen.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,09. Namun, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama jika dibandingkan dengan daerah lain.
Karena itu, Gubernur secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan IPM.
Salah satu langkah yang telah dilakukan ialah kolaborasi dengan SMKN 1 Ketapang dan sektor swasta, seperti Harita Group, untuk menyelenggarakan program Paket C bagi pekerja di wilayah perusahaan.
“Kita didik kembali masyarakat yang bekerja agar minimal bisa menamatkan jenjang SMA. Ini penting karena IPM kita saat ini masih perlu ditingkatkan,” paparnya.
Dalam arahannya, Gubernur juga mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan target yang lebih ambisius, termasuk melampaui capaian daerah lain seperti Kalimantan Utara.
Ia menyebut target IPM sebelumnya telah mencapai 73,11, namun masih berada di bawah capaian Kalimantan Utara yang menargetkan 74,5.
“Saya minta Kepala Bappeda menargetkan 75. Tercapai atau tidak, kita harus berupaya maksimal. Jika mencapai 75, kita sudah berada di atas Kalimantan Utara,” tegasnya.
Baca Juga: Menteri Budi Santoso Umumkan Pembatasan Eksportir Kratom untuk Perbaiki Tata Kelola Ekspor Nasional
Selain itu, Kabupaten Ketapang dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan daerah. Potensi tersebut didukung oleh luas wilayah dan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertambangan bauksit hingga perkebunan kelapa sawit yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Namun demikian, Gubernur juga menyoroti tantangan infrastruktur, khususnya kondisi jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang membutuhkan perhatian serius. Ia meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI dan DPRD, agar pembangunan ruas jalan tersebut dapat dituntaskan pada 2027.
Ia menegaskan bahwa musrenbang harus menjadi forum strategis, bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan mampu menghasilkan kesepahaman program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Potong regulasi yang tidak penting agar iklim investasi kondusif. Jika daerah kita kondusif, pembangunan akan lebih mudah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan optimisme terhadap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Ia memaparkan sejumlah capaian indikator makro daerah pada 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,75 persen, melampaui target 4,90 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalbar.
Baca Juga: MU Bidik Morgan Rogers, Arsenal dan Chelsea Turut Serta
Selain itu, PDRB per kapita meningkat hingga Rp73,6 juta, angka kemiskinan turun menjadi 8,44 persen, IPM meningkat menjadi 71,3, serta inflasi tetap terjaga di angka 2,25 persen. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama pada sektor pendidikan, seperti rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
“Ini menjadi fokus kami ke depan untuk terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti luas wilayah Ketapang yang mencapai lebih dari 30.000 kilometer persegi sebagai tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
“Wilayah kita sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Konsekuensinya, rentang kendali pembangunan cukup jauh,” katanya.
Melalui musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap program yang dirumuskan ke depan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya optimistis, dengan fokus pada program yang tepat sasaran, Kabupaten Ketapang mampu berdaya saing di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil,” pungkasnya. (mse/r)
Editor : Hanif