PONTIANAK POST – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali meningkat tajam, dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 32.600 hektare.
Angka ini melonjak hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya sekitar 1.500 hektare.
Lonjakan karhutla dan kebakaran tersebut membuat pemerintah pusat meningkatkan kewaspadaan.
Terlebih musim kemarau 2026 diperkirakan dipengaruhi fenomena El Niño yang berpotensi memperparah risiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah rawan termasuk Kalimantan Barat.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan pencegahan karhutla dan kebakaran hutan serta lahan di tingkat lapangan.
Ia juga mengingatkan kepala daerah agar segera melaporkan kondisi kedaruratan karhutla di wilayah masing-masing agar penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat segera didukung oleh pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi.
Selain itu, Hanif meminta gubernur mengonsolidasikan perusahaan pemegang konsesi seperti HPH, HTI, dan perkebunan untuk memperkuat pencegahan karhutla dan kebakaran lahan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Menurut BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan disertai El Niño lemah. Namun berdampak lebih panjang sehingga meningkatkan risiko karhutla, kebakaran hutan, dan kebakaran lahan di Indonesia termasuk Kalimantan Barat.
Berdasarkan catatan pemerintah, sebagian besar luasan kebakaran saat ini berasal dari Riau dan Kalimantan Barat, sehingga upaya pencegahan karhutla dan kebakaran di Kalbar perlu segera diperkuat sebelum meluas.
Kementerian Lingkungan Hidup juga memperbarui data tinggi muka air tanah (TMAT) lahan gambut setiap pekan untuk membantu daerah memantau risiko karhutla dan kebakaran lahan gambut yang rawan terbakar.
Data tersebut digunakan bersama BMKG dan BNPB untuk merumuskan langkah antisipasi termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) guna menekan potensi karhutla dan kebakaran hutan serta lahan di wilayah rawan.
“Langkah koordinasi dengan mengoperasikan kesiapsiagaan Satgas Karhutla segera dimulai dan apel siaga akan terus digelar bergilir di berbagai provinsi,” kata Hanif terkait penanganan karhutla dan kebakaran.
Infografis Karhutla 2026 (Indonesia & Kalimantan Barat)
| Aspek | Data / Informasi Utama |
|---|---|
| Kondisi umum | Karhutla dan kebakaran hutan serta lahan (Kalimantan Barat & nasional) meningkat tajam pada 2026 |
| Luas kebakaran | ±32.600 hektare (naik hampir 20 kali lipat dibanding 2025: ±1.500 hektare) |
| Wilayah terdampak dominan | Riau dan Kalimantan Barat |
| Penyebab utama | Kemarau panjang, potensi El Niño, kerusakan lahan gambut, serta aktivitas di wilayah konsesi |
| Risiko iklim | BMKG memprediksi El Niño lemah namun kemarau lebih panjang sehingga meningkatkan risiko kebakaran |
| Titik panas (hotspot nasional) | 11.189 hotspot (awal Maret 2026), 1.351 berada di konsesi perusahaan |
| Hotspot Kalimantan Barat | 679 titik hotspot (Jan–Maret 2026, tingkat sedang hingga tinggi) |
| Dampak lingkungan | Kerusakan hutan, lahan gambut mengering, asap tebal menyelimuti permukiman |
| Dampak kesehatan | Penurunan kualitas udara, dilaporkan ada korban jiwa di Mempawah |
Soroti Penegakan Hukum
WALHI Kalimantan Barat menilai kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di wilayah konsesi menunjukkan kegagalan penegakan hukum dan lemahnya pengelolaan lingkungan dalam menangani karhutla dan kebakaran di Kalbar.
Analisis WALHI mencatat ribuan hotspot karhutla dan kebakaran hutan serta lahan yang sebagian besar berada di dalam dan sekitar wilayah konsesi perusahaan sektor sawit, kehutanan, dan tambang.
Di Kalimantan Barat sendiri, WALHI mencatat ratusan titik hotspot karhutla dan kebakaran dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi sepanjang Januari hingga Maret 2026.
Direktur WALHI Kalbar Sri Hartini menyebut pola sebaran karhutla dan kebakaran tidak acak melainkan terkonsentrasi di wilayah izin perusahaan sehingga mengindikasikan masalah serius dalam tata kelola lahan.
Ia menegaskan bahwa berulangnya karhutla dan kebakaran di konsesi korporasi merupakan indikasi kejahatan ekologis akibat kerusakan gambut dan drainase yang membuat lahan mudah terbakar.
WALHI juga menilai pemerintah masih belum menyentuh akar masalah karhutla dan kebakaran hutan serta lahan karena lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap korporasi.
Dampak karhutla dan kebakaran di Kalimantan Barat tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menyebabkan penurunan kualitas udara dan korban jiwa di wilayah Mempawah.
Koordinator WALHI Nasional Uli Arta Siagian mengingatkan bahwa potensi karhutla dan kebakaran tahun 2026 dapat semakin meluas akibat kombinasi El Niño dan Indian Ocean Dipole yang memicu cuaca panas ekstrem.
Ia menegaskan bahwa tanpa perbaikan tata kelola lahan dan penegakan hukum, risiko karhutla dan kebakaran hutan serta lahan di Indonesia termasuk Kalimantan Barat akan semakin besar dan sulit dikendalikan. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro