PONTIANAK POST – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali meningkat tajam. Hingga pekan lalu, luas lahan yang terbakar tercatat mencapai sekitar 32.600 hektare—melonjak hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya sekitar 1.500 hektare.
Lonjakan tersebut membuat pemerintah pusat meningkatkan kewaspadaan, terlebih musim kemarau 2026 diperkirakan akan dipengaruhi fenomena El Niño. Kondisi ini berpotensi memperparah risiko kebakaran di sejumlah wilayah rawan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan pencegahan kebakaran di tingkat lapangan. “Kepala daerah diminta untuk kembali mengoperasikan Masyarakat Peduli Api yang telah terbentuk di seluruh wilayah,” kata Hanif di Jambi, Sabtu (12/4).
Ia juga mengingatkan para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, agar segera menyampaikan kondisi terkini kedaruratan karhutla di wilayah masing-masing. Dengan demikian, dukungan operasional dari pemerintah pusat dapat segera digerakkan.
“Jangan khawatir penetapan status tersebut tidak akan mengurangi kredibilitas bupati atau wali kota. Justru itu akan memperpendek jalur birokrasi untuk penanganan bersama-sama,” ujarnya.
Selain itu, Hanif meminta para gubernur segera mengonsolidasikan perusahaan pemegang konsesi, seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), maupun perusahaan perkebunan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pencegahan karhutla sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Menurutnya, berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan akan disertai fenomena El Niño. Meski tergolong lemah, dampaknya tetap perlu diwaspadai karena kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya.
“Walaupun El Niño lemah, tetapi karena terjadi pada musim kemarau yang sedikit lebih panjang, kondisinya akan berbeda dengan tahun 2025,” jelasnya.
Berdasarkan catatan pemerintah, sebagian besar luasan kebakaran saat ini berasal dari Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Karena itu, semua pihak diminta segera mengonsolidasikan langkah pencegahan sebelum kondisi semakin meluas.
Sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup juga memperbarui data sistem informasi terpadu tinggi muka air tanah (TMAT) lahan gambut setiap pekan. Data tersebut diharapkan membantu daerah memantau kondisi lahan gambut yang rawan terbakar.
Dengan dukungan data tersebut, pemerintah bersama BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat merumuskan langkah antisipasi, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menambah cadangan air di lahan gambut guna menekan potensi kebakaran.
“Langkah koordinasi dengan mengoperasikan kesiapsiagaan Satgas Karhutla segera dimulai. Apel siaga telah dilakukan dan akan terus digelar bergilir dari satu provinsi ke provinsi lainnya,” pungkas Hanif.
Kegagalan Penegakan Hukum
Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menilai kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di wilayah konsesi korporasi menunjukkan kegagalan serius dalam penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan.
Temuan tersebut muncul setelah analisis terhadap ribuan titik panas sepanjang awal 2026. Secara nasional, tercatat 11.189 hotspot dalam hampir empat pekan pertama Maret 2026, dengan 1.351 titik berada di dalam dan sekitar konsesi 15 perusahaan sektor sawit, kehutanan, dan tambang.
Di Kalimantan Barat sendiri, WALHI mencatat 679 titik hotspot sepanjang Januari hingga Maret dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sedang.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalbar, Sri Hartini, menyebut pola sebaran titik api tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi di dalam wilayah izin perusahaan. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi kuat adanya persoalan mendasar dalam tata kelola lahan.
“Keberulangan karhutla di konsesi korporasi adalah bukti nyata bahwa ini merupakan kejahatan ekologis yang terstruktur, bukan sekadar faktor iklim,” ujar Sri Hartini.
Ia menjelaskan kerusakan ekosistem gambut akibat aktivitas korporasi menjadi pemicu utama kebakaran. Pembukaan lahan melalui pembuatan kanal drainase menyebabkan gambut mengering dan mudah terbakar.
“Fenomena El Niño hanyalah pemicu. Kondisi lahan yang rusak dan kering akibat aktivitas korporasi adalah penyebab utamanya,” tegasnya.
WALHI juga menyoroti lemahnya respons negara dalam menangani persoalan tersebut. Menurut Sri Hartini, pemerintah masih cenderung menjadikan faktor cuaca sebagai alasan utama, tanpa menyentuh akar persoalan berupa pengawasan dan penindakan terhadap korporasi.
“Ini sekaligus membuktikan negara gagal dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap tata kelola lahan,” tuturnya.
Dampak karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Pada awal 2026, kualitas udara memburuk hingga menyebabkan korban jiwa di wilayah Mempawah.
Sementara itu, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, mengingatkan potensi karhutla tahun ini bisa semakin meluas seiring prediksi cuaca panas ekstrem akibat kombinasi El Niño dan fase positif Indian Ocean Dipole.
“Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan potensi cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama, risiko kebakaran tahun ini dapat menimbulkan dampak yang lebih besar jika tidak diantisipasi secara serius. “Karhutla tahun ini bisa sangat besar dampaknya, apalagi dengan potensi cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama,” tukasnya. (ant)
Editor : HanifSumber : Antara